BERITA DUKA

Innalillahiwainnalillairojiun…………Telah berpulang ke rahmatullah saudara, kerabat, sahabat, teman kami Ujang Sugiono 43 Tahun Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang juga merupakan sopir Wakil Ketua (Waka) I DPRD Rejang Lebong Yurizal, M.Be, S.Sos. Kami tidak menyangka beliau secepat itu pergi. Beliau meninggal karena Jatuh dari pohon Sawo yang berada di area parkiran kantor DPRD Rejang Lebong sekitar pukul 15.30 WIB  hari jum’at tanggal 25 November 2016, sebelum kejadian beliau mengatakan bahwa beliau berniat memanjat pohon Sawo setelah melihat banyak buah yang sudah masak, tak lama kemudian ia memanjat pohon Sawo tersebut dan sempat memakan beberapa buah Sawo diatas batang selang beberapa menit kemudian tiba – tiba ia jatuh dan langsung dilarikan ke RSUD Curup untuk mendapatkan pertolongan meski tim medis sudah berusaha maksimal  dan sekuat tenaga untuk menyelamatkan  beliau tapi apa hendak dikata Tuhan berkehandak lain. Semoga seluruh amal perbuatan beliau diterima di sisi Allah SWT. Aamiin dan bagi keluarga yang ditinggalkan untuk tabah dan sabar.

BAKTI SOSIAL TP PKK DI KECAMATAN SELUPU REJANG

Menindaklanjuti Surat dari Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 005/1224/Bag. 4 Hal : Undangan  yaitu menghadiri Acara Bakti Sosial PKK KB Kes. Tahun 2016.

Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Ngadiono dari Komisi I beserta salah seorang Staf Komisi I Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong menghadiri Bakti Sosial Tim Penggerak PKK yang diadakan di Kecamatan Selupu Rejang tepatnya di desa Sumber Urip pada hari Kamis tanggal 24 November 2016 bertempat di Balai Desa Sumber Urip Kecamtan Selupu Rejang. Dalam Baksos tersebut dilakukan Pengobatan Gratis, Sunat Massal, dan Pemasangan Implan KB yang dilakukan oleh Puskesmas Selupu Rejang yang diterima oleh 50 lansia dan 20 siswa SD dan 200 bibit Jambu untuk kelompok tani. Acara Baksos tersebut Berlangsung Sukses dan disambut raut bahagia oleh masyarakat Selupu Rejang Khususnya Masyarakat Desa Sumber Urip.

Rejang Lebong Kalah Dari Kepahiang

Terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu soal keuangan dan aset, anggota DPRD Rejang Lebong dari fraksi Golkar, Wahono SP menyatakan Rejang Lebong kalah dengan Kabupaten Kepahiang, yang notabene merupakan pecahan dari Kabupaten Rejang Lebong.

“Kita sebagai kabupaten induk terkait dengan LHP BKP kalah dengan anak kandung kita yaitu Kepahiang yang meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) sedangkan Rejang Lebong masih dengan WDP (wajar dengan pengecualian),” ungkap Wahono pada rapat paripurna pandangan fraksi terhadap APBD Rejang Lebong tahun 2016.

Menurut Wahono, ia bersama empat orang anggota fraksi Golkar lainnya mempertanyakan penyebab dari tak kunjung diraihnya WTP oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Apakah karena penyusunan laporan keuangan yang belum lengkap atau karena pendataan aset yang tak kunjung selesai.

Terkait dengan aset sendiri, menurut Wahono pihak DPRD Rejang Lebong telah mendorong untuk membuat Pansus sejak beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut karena Rejang Lebong memang dinilai lemah terkait dengan aset. Dimana diketahui banyak aset milik Pemkab Rejang Lebong yang tidak diketahui keberadaannya.

“Bahkan ada beberapa bangunan sekolah maupun gedung pemerintahan lainnya yang tidak memiliki sertifikat, sehingga seolah-olah aset tersebut tidak bertuan,” papar Wahono.

Lebih lanjut Wahono mengungkapkan, ia merasa bingung terkait dengan belum juga diraihnya WTP oleh Kabupaten Rejang Lebong. Padahal menurutnya setiap pandangan fraksi di DPRD Rejang Lebong selalu disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, bahkan menurutnya untuk anggaran juga sudah dimasukkan namun tak kunjung mendapat WTP. Oleh karena itu ia berharap dimasa kepemimpinan Bupati Rejang Lebong yang saat ini Rejang Lebong bisa meraih predikat WTP.

Senada dengan yang disampaikan Wahono, anggota fraksi Keadilan Bangsa, Misriati juga mengungkapkan hal serupa. Dimana ia yang menjadi juru bicara fraksi keadilan bangsa mempertanyakan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang tak kunjung mendapat predikat WTP.

“Kami khawatir nanti Rejang Lebong justru mendapat predikat disclaimer, kami tidak tega bila sampai hal itu terjadi, karena mendapat WDP saja kami sudah berat,” jelas Misriati yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Sementara itu, terkait dengan belum juga diraihnya WTP oleh Kabupaten Rejang Lebong, Bupati Rejang Lebong DR (HC) H A Hijazi SH MSi mengaku hingga kemarin belum bisa berbuat banyak, mengingat dirinya yang baru menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong selama 4 bulan.

Namun menurut bupati, terlepas dari apakah Rejang Lebong akan mendapat WTP atau tidaknya pada tahun depan. Ia berkomitmen akan melakukan perbaikan dengan menertibkan administrasi, pegawai disiplin, DPRD disiplin, maka semua anggaran bisa terserap.

“Kita upaya tertib administrasi bukan upaya WTP, kalau bersih dan bagus, silakan nanti WTP yang tau, kalau konsen ke WTP nanti tidak baik namun pemaksaan,” jelas bupati.

Sumber : http://bengkuluekspress.com/rejang-lebong-kalah-dari-kepahiang/

BAKTI SOSIAL TP PKK DI KECAMTAN CURUP TENGAH

Budaya gerakan sosial kini tengah gencar dilakukan oleh Pemkab Rejang Lebong melalui TP PKK  Kabupaten Rejang Lebong. Pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 kegiatan Bakti Sosial dilakukan di Kecamatan Curup Tengah yang  diikuti oleh Wabup Rejang Lebong, H. Iqbal Bastari, S.Pd, MM, Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong seperti H. Wahono, SP dan M.Ali, ST dan Sejumlah Pejabat SKPD, serta Tokoh masyarakat lainnya berlangsung lancar dan sukses. Baksos ini disertai dengan pemberian bantuan pakaian kepada anak sekolah dari Disnakertrans, bantuan untuk lansia, ibu hamil dan masyarakat tidak mampu, selain bantuan dari Disnakertrans juga ada bantuan dari BAZNAS dan bantuan bibit dari BP4K.

Selama Bakti Sosial berlangsung Wabup Rejang Lebong bersama Anggota DPRD Rejang Lebong dan para pejabat pemerintahan bersama siswa SD melakukan “Kampanye Gerakan Siswa Sehat Minum Susu”.

RAPAT BANGGAR ANGGOTA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG DENGAN TAPD DAN DINAS INSTANSI MULAI DARI TANGGAL 17 NOVEMBER 2016 s/d 26 NOVEMBER 2016

Selama hamper satu pekan diadakan Rapat Banggar Anggota DPRD Kab. Rejang Lebong dengan Tim TAPD dan Dinas Instansi untuk melakukan Rapat untuk membahasa anggaran Tahun 2017, dalam Rapat ini seluruh Dinas Instansi secara bergantian sesuai jadwal, diikuit oleh kepala Dinas/instansi beserta Kasubbag kasi. Untuk melaksanakan Rapat Pembahasan masing – masing Anggaran  Pelaksanaan Rapat Banggar ini dilaksanakan selama hampir sepekan dikarenakan mengejar waktu pembahasan dilaksanakan setiap hari  karena jangan sampai melebihi batas waktu yang ditentukan, dan jangan sampai kena pinalti tanggal 30 November 2016.

DEWAN BINGUNG DENGAN PEMBUATAN MUSHOLLA YANG DI SEKRETARIAT DPRD KAB. REJANG LEBONG

Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Rejang Lebong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2016 menganggarkan Rehabilitasi berat terhadap Musholla DPRD Kab. Rejang Lebong. Tetapi hal itu malah membuat para Anggota DPRD Kab. Rejang Lebong Kebingungan, menurut Ketua Komisi II DPRD Kab. RL H. Wahono, SP, mereka sama sekali tidak pernah meminta pembangunan musholla. Tapi hanya meminta pembuatan tempat wudhu dan toilet yang resentatif. Hal itu dikatakan Wahono saat meninjau langsung rehab musholla yang berada dihalaman Gedung DPRD RL.

Kami hanya minta dibuatkan toilet dan tempat wudhu representatif, bukan mengubah bangunannya, karena bangunannya masih layak dan memadai. Sedangkan toiletnya memang selama ini belum ada. Begitu juga dengan tempat wudhu , airnya sering macet dan belum ada atapnya. Ia menambahkan usulan mereka untuk dilakukan rehab semata – mata melihat kebutuhan. Sehingga dengan rehab berat malah terkesan tidak sesuai kebutuhan, malah toilet dan tempat wudhu tidak ada dalam sket gambar yang dikerjakan para tukang.

HUMAS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG MENGALAMI PEROMBAKAN

Untuk meningkatkan efektifitas roda pemerintahan  maka Pemerintah Pusat mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintahan)  Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong telah dilakukan Verifikasi dengan Pihak pemerintah Pusat, setelah dilakukan verifikasi Sekretariat DPRD kabupaten rejang Lebong mendapatkan Tipe B sesuia dengan Jumlah Seluruh Anggota DPRD yang berjumlah 30 orang. Sesuai dengan tipe B maka Sekretariat DPRD menjadi Tiga bagian. Plt Sekwan dengan seluruh Kabag dan Kasubbag TU & Kepegawaian mendiskusikan mengenai struktur yang baik dan tepat sehingga diputuskan Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Mengalami Perombakan, yang selama ini terdapat 4 Bagian yaitu :

1.Bagian Umum

  1. Bagian Keuangan
  2. Bagian Persidangan
  3. Bagian Humas

karena mengacu pada PP Nomor 18 tahun 2016 maka Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong menjadi 3 Bagian yaitu :

  1. Bagian Umum
  2. Bagian Keuangan
  3. Bagian Persidangan

Bagian Humas yang terdiri dari 3 Sub Bagian seperti sub bagian Humas dan sub bagian Protokoler dan Perjalanan Dinas bergabung ke Bagian Persidangan menjadi satu Sub Bagian sedangkan Sub Bagian Media dan Informasi bergabung ke Bagian Umum Menjadi Satu sub Bagian juga.

Berdasarkan Klasifikasi PP Nomor 18 tahun 2016 untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong merupakan Tipe B. Terhitung awal 01 Januari 2017.

SELURUH ANGGOTA DPRD KAB. REJANG LEBONG TIDAK MELAKSANAKAN RESES

Menjelang Pembahasan KUA PPAS untuk Tahun 2017, ternyata mayoritas Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong tidak melaksanakan Kegiatan Reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) mereka. Menurut Plt Sekretaris DPRD Kab. Rejang Lebong Heriyadi, SH. MM, Anggaran Resesnya memang ada tapi karena waktu yang singkat jadi tidak ada yang mengambil Reses Kemarin hanya ada satu yang mengajukan Reses hanya Ibu Misriati, namun tidak jadi melaksanakan Reses. Saat dkonfirmasi ternyata Hj, Misriati, S.Pd.I tidak jadi menggelar Reses di Dapilnya. Saya sebenarnya sudah siap, bahkan tenda juga sudah disiapkan , undangan juga sudah ditanda tangani Waka I DPRD, tapi kawan – kawan tidak ada yang Reses. Akhirnya kami sepakat untuk tidak ada yang melaksanakan Reses, karena KUA PPAS juga sudah siap untuk dibahas.

Menurut Ali, ST alasan ia mengambil Jatah Reses, karena KUA PPAS telah disiapkan Pihak Eksekutif jauh – jauh hari, bahkan jarak antara persiapan KUA PPAS dengan Penyelesaian APBDP 2016 sangat singkat, sehingga mereka tidak ada waktu lagi untuk melaksanakan Reses. Waktu tidak ada lagi KUA PPAS juga telah disiapkan jauh-jauh hari.  Jadi kalau misalnya kita mau melaksanakan reses mau dimasukan dimana kalau KUA PPASnya sudah selesai.

Sedangkan Anggota DPRD RL Fraksi Nasdem, Feny Theresia, S.Pd menyatakan ia tidak mengambil reses karena hasil reses tahun sebelumnya banyak yang belum diakomodir dalam dalam anggaran. Keputusan Dewan tidak mengambil Reses ini disayangkan oleh Wakil Ketua Presedium Lembak. Daeng Oktora. Padahal sesuai amanah Undang – Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014 menyebutkan setiap Anggota wajib melaksanakan Reses.

REALISASI PAD 2016 RP. 55,7 MILIAR

Selasa, 15 November 2016 DPRD Kab. Rejang Lebong Melaksanakan Rapat Paripurna, Wakil Bupati Rejang Lebong Iqbal Bastari, S.Pd, MM menjelaskan hingga Oktober 2016 Penghimpunan PAD, sudah mencapai Rp. 55,7 miliar atau 74,06 % dari target. Dalam Sidang yang dipimpin oleh wakil Ketua I DPRD Kab. Rejang Lebong Yurizal, M.BS, S.Sos dan Wakil Ketua II Surya, ST.

Dalam Perencanaan dan Penyusunan Program RAPBD telah dilakukan pendekatan yang berorientasi pencapaian prestasi kerja. Seperti melalui harmonisasi dan sinkronisasi antar program dan kegiatan ditiapkan SKPD. Mulai dari pembahasan KUA-PPAS hingga menjadi RAPBD. Menanggai pandangan umum Fraksi Golkar yang disampaikan oleh H. Wahono, SP, Wabup menjelaskan bahwa sebagian besar Anggaran Daerah dalam RAPBD 2017 berasal dari dana perimbangan, nilainya mencapai 815,4 miliar.

Penganggaran belanja pegawai pada komponen belanja langsung sebsar Rp. 87,7 miliar, merupakan belanja pendukung pada program. Peningkatan belanja langsung dilakukan untuk menyesuaikan kenaikan standar, sehingga mempengaruhi belanja pegawai.