Manfaat SOP Administrasi Pemerintah

SOP merupakan salah satu bagian penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik organisasi swasta, militer, bahkan pemerintahan. Dengan disusunnya SOP yang berkualitas maka dipastikan seluruh kegiatan kecil kemungkinan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjalankan prosesnya.

Sama halnya dengan pemerintahan, dengan disusunnya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) maka proses penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien serta mengurangi terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya.

Berikut beberapa manfaat SOP Administrasi Pemerintah.

  1. Sebagai standarisasi langkah-langkah kerja bagi aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
  2. Meminimalisir terjadinya kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
  3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
  4. Mengurangi adanya intervensi manajemen/atau melawati kewenangannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
  5. Meningkatkan akuntabilitaspelaksanaan tugas;
  6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
  7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
  8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
  9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
  10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
  11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
  12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
  13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
  14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
  15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Itulah beberapa manfaat disusun dan diimplementasikannya SOP-AP dalam penyelenggaraan pemerintah baik dalam rangka manajemen kerja dan administrasi pelayanan publik. Namun dalam penyusunannya perlu memperhatikan banyak hal sehingga menghasilkan SOP-AP yang berkualitas. Seperti langkah-langkah penyusunan SOPimplementasi SOP  hingga evaluasi secara berkala.

Pemkab Rejang Lebong Usulkan Tunjangan Perangkat Desa

Pemerintah Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, saat ini menyusun usulan pemberian tunjangan kepada 1.004 perangkat desa di daerah itu.

Menurut keterangan Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Rejanglebong, Edy Prawisnu di Rejanglebong, Jumat, usulan pemberian tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa, kaur dan kepala dusun.

“Usulan pemberian tunjangan untuk kepala desa dan perangkatnya itu diajukan oleh BPMPD Rejanglebong dalam penyusunan R-APBD 2017 dengan jumlah keseluruhan penerimanya sebanyak 1.004 orang dengan nilai mencapai Rp7,168 miliar,” katanya.

Pengajuan anggaran untuk pemberian tunjangan kepala desa dan perangkatnya itu, kata dia, telah diajukan BPMPD Rejanglebong. Berkasnya sudah diterima oleh bupati setempat guna dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

Usulan pemberian tunjangan untuk 122 kepala desa beserta perangkatnya itu tersebar dalam 15 kecamatan di daerah itu dengan besaran untuk tunjangan kades sebesar Rp1 juta per bulan, kemudian sekretaris kepala desa Rp700 ribu per bulan serta untuk kepala urusan (Kaur) dan kepala dusun dengan besaran Rp500 ribu per bulan.

“Usulan pemberian tunjangan kepada 1.004 orang perangkat desa ini saya kira hal yang wajar, karena selama ini kepala desa dan perangkatnya hanya mendapatkan gaji saja tanpa tunjangan kerja, namun kesemua usulan ini bergantung dengan kemampuan daerah dan harus dikaji ulang dahulu,” ujarnya.

Selama ini perangkat desa di Rejanglebong hanya mendapatkan gaji pokok antara lain untuk kepala desa Rp2 juta per bulan, sekretaris desa Rp1,4 juta sedangkan untuk Kaur dan kepala dusun Rp1 juta per bulan.

Selain itu usulan pemberian tunjangan kepada kepala desa dan perangkatnya, juga diusulkan pemberian tunjangan kepada pejabat sementara (pjs) kades, namun hanya diberikan untuk Pjs Kades bukan berstatus PNS saja.

Sumber : http://bengkulu.antaranews.com/berita/39214/pemkab-rejanglebong-usulkan-tunjangan-perangkat-desa

MENGENAL LEMA, MAKANAN KHAS REJANG LEBONG

Sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu menjadikan Rejang Lebong identik dengan daerah yang memiliki topografi lereng dan pegunungan. Selain terkenal dengan Bunga Raflesia Arnoldi, Rejang Lebong juga memiliki sebuah makanan khas sangat unik dan menantang untuk di santap yang bernama Lema. Memang tidak sepopuler kuliner lainnya yang menjadi khas daerah-daerah di Indonesia, tapi lema menjadi sebuah bukti bahwa ternyata Rejang Lebong memiliki sebuah santapan yang sudah ada sejak jaman dahulu.

Dengan aroma yang khas, lema terbuat dari bambu muda (rebung) yang potong halus kemudian di fermentasi bersamaan dengan ikan air tawar. Ikan sepat, mujair dan ikan mas adalah komposisi yang paling dominan untuk di olah menjadi lema. Selain itu biasanya masyarakat setempat menggunakan daun talas muda sebagai sayurannya.

Karakter rasa makanan khas Rejang Lebong

Dengan menggunakan bahan rebung dan ikan yang kemudian di fermentasi menggunakan wadah baskom yang di alas dengan daun pisang dan di tutup rapat minimal selama tiga sampai dengan enam hari. Lema akan memiliki aroma yang cukup menyengat, itu dikarenakan hasil dari pengolahan yang dilakukan secara fermentasi serta campuran antara rebung dan ikan. Lema biasanya akan diolah kembali menjadi sebuah masakan kembali, seperti sambal lema atau ke dalam bentuk lumpia. Tapi juga dapat di konsumsi secara langsung.

Mengenal_Lema_makanan_khas_Rejang_Lebong_3

Karakter rasa dari lema adalah rasa asam yang cukup dominan. Sedangkan rasa pedas akan bersifat relatif, karena hal tersebut akan bergantung dari pembuat lema sendiri. Namun, masyarakat Rejang cenderung lebih menyukai rasa yang pedas. Anda yang ingin mencoba lema, tidak sedikit yang harus berjuang melawan rasa jijik karena aroma fermentasi antara rebung dan ikan yang sangat menyengat. Namun setelah di olah kembali, dipastikan anda akan ketagihan untuk menyantapnya lebih banyak.

Walaupun belum banyak restoran lokal di Rejang yang menyediakan masakan ini, tapi lema telah di eskpor ke Jepang dengan kemasan yang telah dikalengkan untuk di olah kembali menjadi makanan pengganti untuk di konsumsi. Jadi, jangan berfikir untuk mengkonsumsinya secara langsung ya. Karena harus di olah kembali menjadi masakan yang benar-benar siap untuk di santap.

 

Rejang Lebong Segera Berlakukan Perda Narkoba

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu segera memberlakukan peraturan daerah (perda) narkotika dan obat berbahaya (narkoba) karena telah disahkan DPRD.

“Kita siap memerangi narkoba karena payung hukumnya sudah ada. Perda segera kita terapkan di masyarakat,” kata Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi, di Bengkulu, Jumat (19/8).

Ia mengatakan, dengan disahkanya perda soal narkoba, maka tidak ada alasan lagi bagi pihak terkait untuk tidak memerangi peredaran barang haram tersebut. Selain itu, perda tersebut berlaku universal, tidak ada yang diistimewakan. Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, termasuk pejabat, legislatif dan aparat penegak hukum, tidak kebal hukum.

“Siapa pun orangnya jika terbukti mengonsumsi, mengedarkan dan menjadi bandar narkoba akan diproses sesuai perda. Bahkan, diusut melalui hukum yang berlaku, kita mulai sekarang menyatakan perang terjadap narkoba,” ujarnya.

Hijazi menambahkan, dengan disahkanya perda ini, maka tidak ada toleransi bagi pengguna narkoba baik, pegawai negeri sipil (PNS), anggota DPRD maupun masyarakat Rejang Lebong. “Jika terbukti mengonsumsi narkoba, harus diproses secara hukum,” kata dia.

Meski demikian, untuk melaksanakan perda harus ada komitmen dari berbagai pihak serta dukungan anggaran. Untuk menerapkan perda harus lebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi mengonsumsi narkoba karena sanksi hukum yang akan diterima berat. “Dengan penerapan perda ini, diharapkan peredaran narkoba di wilayah Rejang Lebong dapat diberantas,” katanya.

Untuk menyukseskan perda tersebut, Bupati Hijazi berjanji akan mengalokasikan dana pemberantasan narkoba di APBD sesuai kebutuhan. “Dana ini akan digunakan untuk pemberantasan narkoba dan biaya tes urine untuk memastikan mereka bebas narkoba,” ujarnya.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/380527-rejang-lebong-segera-berlakukan-perda-narkoba.html

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak DPRD

FUNGSI DPRD
DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

  1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
  2. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD)
  3. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

TUGAS, WEWENANG, dan HAK
Tugas dan wewenang DPRD adalah:

  1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
  4. Mengusulkan:
    • Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
    • Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
    • Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
    • Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
  5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
  6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
  7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
  9. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Reses Legislator dan Manfaatnya

Reses diadopsi dari kata recess (bahasa Belanda) yang berarti berlibur, istirahat atau turun main. Konon, reses bermula dari kebiasaan orang-orang Belanda yang duduk sebagai anggota volksraad (DPR) dan regentschapsraad (DPRD setingkat kabupaten/kota) pada masa Hindia Belanda yang mengadaptasi liburan musim panas di negara asal yang beriklim sub-tropis.

Saat itu reses dilakukan sekali untuk waktu sekitar tiga bulan dalam setahun. Kalau kita melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dalam UU Nomor 17 Tahun 2014  tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD  pada pasal 324, disebutkan  bahwa kewajiban anggota DPRD provinsi antara lain, pertama, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

Kedua, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketiga, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam penjelasan pasal 324 huruf (i) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘kunjungan kerja secara berkala’ adalah kewajiban anggota DPRD provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD provinsi.

Penjelasan pasal 324 huruf (k) : Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. Sedangkan dari Tata Tertib DPRD disebutkan dalam Bab Ketentuan Umum, reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang yang dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi rakyat.

Agenda reses ini dilaksanakan tiga kali dalam setahun dengan siklus 4 bulanan. Jadwal reses diatur oleh Badan Musyawarah dan ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Bagi anggota DPRD, reses adalah momen yang berharga untuk bertemu konstituen, sebuah waktu khusus untuk memberikan perhatian dan kepedulian secara langsung kepada konstituen. Jika di hari- hari biasa, anggota dewan sulit ditemui karena padatnya jadwal rapat dalam kantor, maka selama masa reses, alasan itu tak bisa lagi diterima karena masa itu adalah hak konstituen.

Komunikasi Politik

Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya. Ini aga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Reses adalah sebuah fasilitas resmi dari DPRD, moment penting dan strategis  bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan solusi perbaikan hak hidup masyarakat. Dalam tinjauan komunikasi, reses adalah salah satu bentuk dari komunikasi politik antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya, karena lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik. Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Cipto bahwa parlemen tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang (law – making body) semata-mata tetapi juga sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Sudijono Sastroadmodjo dalam buku Perilaku Politik menyatakan bahwa “fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat”.

Laporan Tertulis

Masyarakat harus faham betapa kuat legitimasi hasil reses. Dalam tata tertib DPRD dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan reses anggora DPRD wajib membuat laporan tertulis.
Laporan tersebut, harus disampaikan pada pimpinan paling lambat 14 hari kerja setelah reses. Laporan tersebut dikoordinasikan dengan fraksi masing-masing, dan hasil dari koordinasi dengan fraksi-fraksi disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Hasil rapat paripurna tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD.

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/ oleh Sri Rahmi SAP MAdm KP.

Apa itu RPJMD?

RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk  jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan  yang berisi  penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . ( Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ” Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ” ).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi , misi , dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Mengacu pada UU 25/2004, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.Strategis
RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang , bagaimana mencapainya , dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

2.Demokratis dan Partisipatif
Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan , akuntabel , dan melibatkan masyarakat ( dan seluruh stakeholder ) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

3.Politis
Bahwa penyusunan RPJMD  perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik , terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.

4.Perencanaan Bottom-up
Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

5.Perencanaan Top Down
Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya  sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.

Kerangka Analisis RPJMD
Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah , perencanaan dan penganggaran tahunan , RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD , Renja SKPD , Kebijakan Umum Anggaran ,dan APBD.Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi , urusan wajib , dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi: pelayanan umum , ketertiban dan keamanan , ekonomi , lingkungan hidup , perumahan dan fasilitas umum , kesehatan , pariwisata dan budaya , pendidikan , dan perlindungan sosial.

Proses Penyusunan RPJMD
Terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD , yaitu alur proses teknokratis strategis , alur partisipatif , dan alur proses legislasi dan politik. Ke 3 alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda , namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu.

Alur Proses Strategis
merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi ,analisis , proyeksi , alternatif-alternatif tujuan , strategi, kebijakan , dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

Alur proses partisipatif
merupakan alur bagi keterlibatan masyarakatdalam proses perencanaan daerah . Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakholder LSM , CSO , atau CBO untuk memberikan kontribusi yang afektif pada setiap kesempatan  even perencanaan partisipatif , kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.

Alur Legislasi dan Politis
merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi poemikirannya , review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.

sumber: http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-penyusunan-rpjmd.html

Pengesahan APBDP Rejang Lebong, Sejumlah Fraksi Persoalkan Status Rumah Sakit Jalur Dua

Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong mempertanyakan soal status kepemilikan Rumah Sakit Jalur Dua yang berada di perbatasan Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong. Hal ini disampaikan pada rapat paripurna dengan  pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Rejang Lebong, Selasa (02/07/2016) pukul 14.30 WIB di aula DPRD Rejang Lebong.

Seperti disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan juru bicaranya Zani Ari Bakti SH. Meskipun, mereka menerima pengesahan APBD Perubahan, namun ada beberapa catatan atau masukan untuk Kepala Daerah Rejang Lebong.

“Salah satu yang masih kami persoalkan adalah terkait status kepemilikan rumah sakit jalur dua yang berada di Kabupaten Kepahiang. Kami khawatir kedepannya akan menimbulkan masalah hukum. Serta diharapkan melakukan study kelayakan terhadap segi manfaat, ekonomi dan lainnya, terkait pemindahan Rumah Sakit ini,” tegasnya.

Tidak hanya Fraksi PDIP, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga angkat bicara terkait Rumah Sakit jalur Dua tersebut. Mereka menilai belum adanya kesepakatan antara dua kepala daerah bersangkutan.

“Khawatirnya menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi untuk perehaban Rumah Sakit jalur dua tersebut sudah dianggarkan sebesar Rp 5 miliar,” pungkas juru bicara Fraksi PPP, Erliana S.Pd.I.

Selanjutnya, beberapa fraksi lain masih menerima untuk pengesahan APBD P tersebut. Meskipun setiap fraksi menyampaikan beberapa masukan ataupun rekomendasi lainnya terhadap pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Sumber : BengkuluEkspress.com Tanggal  02 Agustus 2016

 

Hijazi: RPJMD Harus Selaras dengan Visi Misi Rejang Lebong

Bupati Rejang Lebong H Ahmad Hijazi mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 harus selaras dengan visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini disampaikannya dihadapan para peserta Konsultasi Publik Rancangan Awal, Kamis (26/05/2016).

Ia meminta kepada pejabat SKPD dan Camat dapat memberikan solusi rancangan pembangunan Rejang Lebong.

“Seluruh SKPD, pihak kecamatan maupun stake holder lainnya, dapat memberikan sumbangsih perencanaan pembangunan kabupaten ini, yang mesti bersinergi dengan visi misi kita, yaitu Rejang Lebong Kota Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan dan Kerohanian,” tega Hijazi.

Diharapkannya penyusunan rancangan pembangunan ini dapat selesai secepatnya, dengan rentan waktu maksimal selama 6 bulan.

“Target awal kita adalah di bidang infrastruktur, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun keagamaan,” pungkas Hijazi.

sumber : http://bengkuluekspress.com/hijazi-rpjmd-harus-selaras-dengan-visi-misi-rejang-lebong/

Rejang Lebong Usulkan Penghapusan 20 Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah mengusulkan penghapusan 20 peraturan daerah yang sudah tidak relevan lagi di daerah itu.
 
 Menurut keterangan Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Rejanglebong, Eddy Prawisnu, di Rejanglebong, Jumat, perda yang diusulkan dihapus tersebut setelah dilakukan evaluasi mengalami pertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi.
 
 "Dari 20 perda yang diusulkan untuk dihapus, diubah atau pergantian yang sudah disetujui DPRD Rejanglebong yang sudah diusulkan sampai ke Pemprov Bengkulu ada empat perda, sedangkan 16 perda lainnya akan diajukan tahun selanjutnya," kata Eddy Prawisnu 
 
 Adapun empat perda yang disetujui akan dihapus tahun depan, yakni Perda No. 7/2013 tentang Pertambangan Rakyat, Perda No. 12/2011, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. 
 
 Selanjutnya Perda No.2/2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemkab Rejanglebong, serta Perda No.11/2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 
 Berdasarkan data yang mereka miliki dari 20 Perda ini terdapat sembilan Perda yang diusulkan untuk dicabut atau hapuskan diantaranya Perda No. 27/2002 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Perda No. 38/2002 tentang Peraturan Desa, dan Perda No. 23/2006 tentang Kerja Sama Desa.
 
 Kemudian Perda No. 27/2006 tentang Keuangan Desa, Perda No. 5/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda No. 4/2009 tentang Perubahan Pertama Perda No. 27/2006 tentang Keuangan Desa, Perda No. 5/2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol, Perda No. 12/2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan sipil, dan Perda No. 7/2013 tentang Pertambangan Rakyat.
 
 Usulan penghapusan Perda yang dianggap sudah tidak relevan dan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi itu, tambah dia, untuk Perda di Rejanglebong tidak ada satu pun yang termasuk dalam rencana penghapusan 3.143 Perda oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap menghambat proses investasi di Tanah Air

sumber : http://bengkulu.antaranews.com/berita/38099/rejanglebong-usulkan-penghapusan-20-peraturan-daerah