Memahami SAKIP dan LAKIP sebagai Tolak Ukur Kinerja PNS

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasiulkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalah akhir periode bisa tercapai”.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Sampai dengan saat ini (31/3/2015) penilaian SAKIP untuk kabupaten/kota di Indonesia tidak ada satupun yang nilainya dapat A. Dari 500 kabupaten/kota, hanya ada 11 kabupaten/kota yang nilainya B.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.

Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya.

Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

Hubungan LAKIP dengan Laporan Keuangan
Bagan Hubungan LAKIP dengan Laporan Keuangan

Kewajiban penyusunan LAKIP dibebankan kepada setiap instansi pemerintahan, yaitu:

  1. Kementerian / Lembaga Negara
  2. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
  3. Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga Negara
  4. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

LAKIP selambat lambatnya disampaikan tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.

Renstra

Renstra Adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

  • Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
  • Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun
  • Renstra SKPD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD
  • Renstra SKPD adalah acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal
  • Renstra SKPD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang ditetapkan Kementrian/Lembaga

PROSES PENYUSUNAN

  • Setiap SKPD wajib melakukan penyusunan Renstra dengan mengacu pada RPJM Daerah
  • Penyusunan Renstra SKPD harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berkoordinasi dengan Bapeda atau  Bapekab
  • Renstra SKPD ditetapkan melalui peraturan kepala SKPD
  • Dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke Bapeda

TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD:

Substansi utama memuat visi dan misi SKPD , Tujuan , Strategi , Kebijakan , Program , dilengkapi dengan Kegiatan yang bersifat indikatif

Sistematika Renstra SKPD

  1. Pendahuluan
  2. Gambaran Pelayanan SKPD
  3. Isu-isu Strategi berdasarkan Tupoksi
  4. Visi,Misi tujuan dan sasaran,strategi dan kebijakan
  5. Rencana Program kegiatan Indikator kinerja kelompok dan sasaran pendanaan indikatif
  6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan sasaean RPJMD
    (Pasal 93 Permendagri 54/2010 )

Penyempurnaan Renstra SKPD :

  • Rancangan Renstra disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD (visi, misi dan program Gubernur terpilih)
    • Dalam melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bapeda.
    • Penyempurnaan penyesuaian Renstra SKPD meliputi: visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Sumber : http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-penyusunan-renstra.html

 

BIMBINGAN TEKNIS ASN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG

Sebagai mana kita ketahui dengan Berlakunya UU ASN yang menggantikan UU Nomor 8 tahun 1974 jo. UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ini telah menjadi babak baru bagi manajemen SDM aparatur. Seorang ASN dituntut untuk bekerja dengan profesinal dan berkopetensi, sehingga peningkatan kapasitas dan pengetahuan ASN menjadi sesuatu yang harus terus dilakukan. Para ASN Sekretariat DPRD kabupaten Rejang Lebong juga dituntut untuk meningkatkan kapasitas SDM guna untuk memberikan pelayanan serta memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan professional dan berkualitas. Bimtek merupakan salah satu cara untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Pada hari Jum’at sampai dengan hari minggu tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2016 para ASN melaksanakan Bimbingan teknis di Jakarta dengan Jumlah Peserta 9 orang yang terdiri dari :

  1. Heriyadi,S.H., M.H. (Kabag Persidangan)
  2. Helvin Elkarido, S.E (Kabag Adm. Keuangan)
  3. Matsri, S.H. (Kabag Adm. Kesekretariatan)
  4. Sukandar, S.H., M.Si. (Kasubbag Perudang-undagan)
  5. Yunus, S.H. (Kasubbag Risalah)
  6. Markos Pahlevi, S.T (Kasubbag Perlengkapan)
  7. Romi Andreyas, S.E (Kasubbag Perbendaharan)
  8. Agustianto, S.Sos (Staf Keuangan)
  9. Afung Maldi Saputra (Staf TU dan Kepegawaian)

Adapun Materi yang dipelajari adalah “Peran dan Fungsi Staf Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Tri Fungsi DPRD”. Dengan Bimtek ini dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan ASN Sekretariat DPRD karna sudah mengetahui tupoksi dan dasar hukum dalam bekerja.

APBD Rejang Lebong 2017 capai Rp1,068 triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) setempat dengan besaran mencapai Rp1,069 triliun.

Besaran APBD Rejang Lebong 2017 ini diketahui setelah DPRD Rejang Lebong mengesahkan R-APBD menjadi APBD yang dilaksanakan dalam rapat paripurna dewan yang digelar Selasa sore, dimana dari total anggaran ini mengalami kenaikan dari tahun sebesar Rp60 miliar.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Rejang Lebong, Zulkarnain Thaib, saat memaparkan hasil pembahasan anggaran daerah itu dalam rapat paripurna dewan jika dari total besaran anggaran tersebut diketahui berupa belanja tidak langsung Rp581.4 miliar, kemudian belanja langsung sebesar Rp487,9 miliar.

Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp87 miliar, seterusnya bidang pembiayaan sendiri yakni penerimaan pembiayaan sebesar Rp60,7 miliar, kemudian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,7 miliar dan pembiayaan netto Rp54,9 miliar.

“Untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp75 miliar menjadi Rp87 miliar,” katanya.

Seterusnya pendapatan daerah Rejang Lebong kata dia, sebesar Rp1.014 triliun, belanja daerah Rp1.068 triliun, defisit anggaran Rp54,9 miliar, pendapatan netto Rp54,9 miliar dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran berjalan Rp0.

Sementara itu juru bicara Fraksi Gerindra M Ali mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan minimnya alokasi DAK di Dinas Pertanian dan Perikanan yang hanya berjumlah Rp172 juta sehingga saat pembahasan oleh Banggar disepakati untuk ditambah dengan menggunakan dana DAU dengan besaran mencapai Rp3 miliar.
Selain itu dia juga menyarankan pihak ekskutif untuk membentuk tim khusus lintas sektoral guna memaksimalkan pemungutan PAD berbagai sektor. Kemudian terminal agropolitan di kawasan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang mulai tahun depar agar segera difungsikan kembali sehingga bisa menampung hasil pertanian rakyat.

Sedangkan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi usai melakukan penandatangan pengesahan APBD 2017 dengan unsur pimpinan dewan daerah itu yakni Wakil Ketua I Yurizal dan Wakil Ketua II Surya,mengatakan setelah disahkan APBD itu selanjutnya akan diajukan ke Gubernur Bengkulu untuk di verifikasi sebelum diberlakukan.

Sumber : http://www.antarabengkulu.com/berita/40604/apbd-rejang-lebong-2017-capai-rp1068-triliun

Perda APBD 2017 Rejang Lebong Disahkan

Raperda APBD 2017 Kabupaten Rejang Lebong telah disetujui menjadi Peraturan Daerah. APBD Rejang Lebong untuk tahun 2017 disahkan dalam rapat paripurna tahap 4 masa sidang 3 , Selasa (29/11/2016). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir dan menyetujuinya.

Rapat tersebut dipimpin wakil ketua I DPRD RL, Yurizal Mahyudin. Hanya 6 anggota dewan yang tidak menghadiri paripurna tersebut, antaranya Ketua DPRD RL, Abu Bakar, anggota DPRD RL, Zane Ari Bakti, Edi Iskandar, Syarkawi, Dedi Irawan dan Suhardin.

Juru bicara Banggar Zulkarnain Thaib, menyampaikan untuk jumlah belanja tidak langsung senilai Rp 581.4 Miliar, belanja langsung senilai Rp 487,9 Miliar dan PAD Rp 87 miliar.

Sementara untuk pembiayaan adalah Penerimaan Pembiayaan Rp 60.7 Miliar, Pengeluaran Pembiayaan Rp 6.7 Miliar dan Pembiayaan Netto Rp 54.9 miliar.

“Untuk target PAD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni senilai Rp 87 Milyar, sementara tahun sebelumnya senilai Rp 75 Milyar,” jelasnya

Kemudian, untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.014 Triliun, Belanja Daerah Rp 1.068 Triliun, Defisit Anggaran Rp 54.9 Miliar, Pendapatan Netto Rp 54.9 Miliar, dan SiLPA tahun anggaran berkenaan Rp 0.

Sementara itu, Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi dalam sambutannya menyampaikan, defisit anggaran pada pengesahan APBD merupakan hal yang wajar, selama masih bisa ditanggulangi. Mudah-mudahan dapat tertampung dan terakomodir dengan baik.

“Untuk beberapa kegiatan dari SKPD yang tidak disetujui jangan sampai mengurangi semangat kerja, tidak setujui karena kita melihat kondisi keuangan daerah yang masih belum memungkinkan. Mudah – mudahan kedepannya dapat dianggarkan lagi,” pungkas Bupati.

Sumber : http://bengkuluekspress.com/perda-apbd-2017-rejang-lebong-disahkan/

Rejang Lebong Kalah Dari Kepahiang

Terkait dengan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu soal keuangan dan aset, anggota DPRD Rejang Lebong dari fraksi Golkar, Wahono SP menyatakan Rejang Lebong kalah dengan Kabupaten Kepahiang, yang notabene merupakan pecahan dari Kabupaten Rejang Lebong.

“Kita sebagai kabupaten induk terkait dengan LHP BKP kalah dengan anak kandung kita yaitu Kepahiang yang meraih predikat WTP (wajar tanpa pengecualian) sedangkan Rejang Lebong masih dengan WDP (wajar dengan pengecualian),” ungkap Wahono pada rapat paripurna pandangan fraksi terhadap APBD Rejang Lebong tahun 2016.

Menurut Wahono, ia bersama empat orang anggota fraksi Golkar lainnya mempertanyakan penyebab dari tak kunjung diraihnya WTP oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Apakah karena penyusunan laporan keuangan yang belum lengkap atau karena pendataan aset yang tak kunjung selesai.

Terkait dengan aset sendiri, menurut Wahono pihak DPRD Rejang Lebong telah mendorong untuk membuat Pansus sejak beberapa waktu yang lalu. Hal tersebut karena Rejang Lebong memang dinilai lemah terkait dengan aset. Dimana diketahui banyak aset milik Pemkab Rejang Lebong yang tidak diketahui keberadaannya.

“Bahkan ada beberapa bangunan sekolah maupun gedung pemerintahan lainnya yang tidak memiliki sertifikat, sehingga seolah-olah aset tersebut tidak bertuan,” papar Wahono.

Lebih lanjut Wahono mengungkapkan, ia merasa bingung terkait dengan belum juga diraihnya WTP oleh Kabupaten Rejang Lebong. Padahal menurutnya setiap pandangan fraksi di DPRD Rejang Lebong selalu disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, bahkan menurutnya untuk anggaran juga sudah dimasukkan namun tak kunjung mendapat WTP. Oleh karena itu ia berharap dimasa kepemimpinan Bupati Rejang Lebong yang saat ini Rejang Lebong bisa meraih predikat WTP.

Senada dengan yang disampaikan Wahono, anggota fraksi Keadilan Bangsa, Misriati juga mengungkapkan hal serupa. Dimana ia yang menjadi juru bicara fraksi keadilan bangsa mempertanyakan kendala yang dihadapi pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang tak kunjung mendapat predikat WTP.

“Kami khawatir nanti Rejang Lebong justru mendapat predikat disclaimer, kami tidak tega bila sampai hal itu terjadi, karena mendapat WDP saja kami sudah berat,” jelas Misriati yang merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Sementara itu, terkait dengan belum juga diraihnya WTP oleh Kabupaten Rejang Lebong, Bupati Rejang Lebong DR (HC) H A Hijazi SH MSi mengaku hingga kemarin belum bisa berbuat banyak, mengingat dirinya yang baru menjabat sebagai Bupati Rejang Lebong selama 4 bulan.

Namun menurut bupati, terlepas dari apakah Rejang Lebong akan mendapat WTP atau tidaknya pada tahun depan. Ia berkomitmen akan melakukan perbaikan dengan menertibkan administrasi, pegawai disiplin, DPRD disiplin, maka semua anggaran bisa terserap.

“Kita upaya tertib administrasi bukan upaya WTP, kalau bersih dan bagus, silakan nanti WTP yang tau, kalau konsen ke WTP nanti tidak baik namun pemaksaan,” jelas bupati.

Sumber : http://bengkuluekspress.com/rejang-lebong-kalah-dari-kepahiang/

DPRD Muara Enim Belajar ke Rejang Lebong

Tiga orang anggota DPRD Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, Rabu tanggal 2 November 2016 mengunjungi DPRD Rejang Lebong (RL). Mereka datang untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait pembahasan KUA PPAS dan RAPBD 2017. Kebetulan tahapan mereka saat ini hampir sama dengan RL.

Kedatangan mereka diterima oleh Wakil Ketua I DPRD RL Yurizal Mayudin BE S.Sos diruang kerjanya. “Iya jadi kawan-kawan dari DPRD Muara Enim ini melakukan konsultasi Koordinasi dalam rangka pembahasan KUA PPAS dan RAPBD 2017. Jadi saya jelaskan mulai dari pengantar, pembahasan ditingkat komisi, Banggar kemudian dilanjutkan dengan pembahsan fraksi -fraksi dan munculah pandangan akhir fraksi kemudian pengesahan APBD baru di verifikasi gubernur,” jelas Yurizal.

Menurutnya ada beberapa hal yang berbeda antara tahapan di Muara Enim dengan di RL. Jika di Muara Enim setelah pembahasan di tingkat Banggar baru dibahas di komisi-komisi, sehingga sering ada perubahan anggaran lagi oleh komisi. “Tadi saya kasihkan jadwal kita dan tatib kita, bukan kita sok benar tapi kita kita memberikan apa yang ada di sini. Karena tatib dan tahapan itu kita lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau disini hasil pembahsan banggar tidak bisa dimentahkan oleh Komisi. Kalau disini hasil pembahasan komisi kemudian dibnahas di banggar,” tandasnya.

Sementara Anggota DPRD Muara Enim, Mardiansyah yang juga anggota Fraksi NasDem mengaku datang bersama dengan dua orang rekannya yang merupakan anggota Banggar DPRD Muara Enim. “Kita mendapatkan banyak ilmu di sini dan mudah-mudahan bisa kita terapkan di sana,” kata Mardiansyah.

Birokrasi Segera Dirombak

Setelah melalui proses pembahasan, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Rejang Lebong Selasa (25/10/2016) mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Dengan disahkannya Perda tersebut, Bupati memiliki kewenangan untuk merubah susunan organisasinya berdasarkan aturan terbaru. Sejumlah pejabat SKPD harus mempersiapkan diri untuk menempati posisi baru atau melebur dalam satuan dinas lainnya.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua I Yurizal dan didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD Rejang Lebong Surya. Bupati Bupati Ahmad Hijazi dan Wakil Bupati Iqbal Bastari, unsur FKPD, organisasi perempuan serta SKPD Rejang Lebong hadir dalam paripurna ini.

Dalam paripurna yang sempat molor diadakan ini diawali dengan penyampaian hasil pembahasan 18 anggota Pansus terhadap Raperda tersebut oleh Ketua Pansus Rudi H Nasution. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum sembilan fraksi yang ada di DPRD Rejang Lebong. Lalu ditutup dengan penandatangan berita acara pengesahan Perda.

Fraksi Golkar meminta agar eksekutif dapat mempertahankan nama SKPD Dinas Pendidikan menjadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Raperda yang diusulkan serta mempertahankan nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian agar tidak dirubah menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika saja.

“Fraksi Golkar meminta agar nama dinas itu tetap sama dengan yang diajukan sebelumnya tidak dilakukan perubahan. Misal Dinas Pendidikan, harusnya tetap menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan usulan. Jangan kemudian pemuda dan olahraganya dihilangkan, selanjutnya nama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian itu juga jangan dirubah hanya menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika saja. Karena statistik dan persandian sangatlah penting bagi pemerintah daerah,” kata Ketua Fraksi Golkar Wahono.

Selanjutnya, Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya M. Ali juga menyampaikan permintaannya kepada Bupati Rejang Lebong agar nantinya dalam penerapan Perda itu dapat menempatkan orang yang benar-benar dianggap mampu dan sesuai dengan disiplin ilmunya, profesional dan proporsional di SKPD yang baru dibentuk.

“Sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik kepada masyarakat,” ujar Ali.

Kendati banyak catatan dari masing-masing Fraksi, namun dari 9 Fraksi yang ada di DPRD Rejang Lebong tak satupun yang menolak Raperda pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Rejang Lebong untuk disahkan menjadi Perda. 

Sumber : http://pedomanbengkulu.com/2016/10/birokrasi-segera-dirombak/

Rejang Lebong Segera Miliki Perda Pengolahan Sampah

Bila selama ini landasan hukum pengolahan sampah di Kabupaten Rejang Lebong hanya sebatas peraturan bupati saja. Maka dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan segera memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pengolahan sampah di Kabupaten Rejang.

Dimana saat ini Rancangan Peraturan daerah (Raperda) tentang pengolahan sampah di Kabupaten Rejang Lebong masih dalam tahap penyusunan oleh beberapa pihak terkait. salah satunya dengan dilaksanakannya workshop penyusunan Raperda persampahan Kabupaten Rejang Lebong disalah satu hotel di Kota Curup pada Rabu (12/10) kemarin.

Menurut Asisten I Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Edi Prawisnu SH MHum didampingi Kabag Hukum Sekretariat Kabupaten Rejang Lebong, Pranoto Majid SH MH, Raperda persampahan ini akan ke DPRD Rejang Lebong pada awal tahun 2017 mendatang.

“Kita targetkan Raperda sampah ini segera kita usulkan ke DPRD Rejang Lebong, paling lambat Januari 2017 mendatang bersama sejumlah Raperda lainnya,” ungkap Edi.

Dimana menurut Edi, Raperda yang akan diusulkan tersebut salah satunya terkait dengan pengaktifan UPTD sampah, kemuduain pengolahan sampah rumah tangga, sampah yang bisa dikelola baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

“ini masih usulan rencana dan rancangan untuk dimatangkan,” tambah Edi

Sementara itu, Kabag Hukum menambahkan, dalam penyusu Ranperda tentang pengolahan sampah ini mengingat sampah menjadi salah satu permasalahan di Kabupaten Rejang Lebong yang membutuhkan pengolahan dan manajemen yang baik. Selain perlunya anggaran yang cukup, pengolahan sampah ini juga membutuhkan SDM yang baik dalam pengelolaan sampah yang ada saat ini.

“Dalam Raperda ini juga diatur terkait dengan tugas pemerintah dalam menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari,” jelas Pranoto

Lebih lanjut Pranoto menjelaskan, dalam Raperda tersebut juga diusulakn terkait dengan alokasi dana untuk pengolahan sampah, kemudian fasilitasi untuk mengembangan, mengurangi, menangani dan pemanfaatan sampah di kabupaten Rejang Lebong. Selanjutnya yaitu mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengelolan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi atau menangani sampah.

“Dalam Raperda ini juga dibahas soal penyediaan lokasi tempat penampungan sampah baik ditiap kecamatan desa dan kelurahan dan tindakan terhadap pelaku yang melakukan perusakan tempat penampungan sampah seperti adanya penindakan pidana ringan,” akhir Pranoto.

Tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD

Menurut pasal 55 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD adalah:

  1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  2. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
  3. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
  5. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA serta  rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
  6. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

 

Dari keenam tugas tersebut, dapat diambil beberapa pemahaman, yakni:

  • Muncul lagi istilah “pokok-pokok pikiran DPRD”. Dalam Permendagri No.13/2006 tidak dikenal istilah ini dalam pembahasan KUA, PPAS, dan RAPBD. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 5 bulan sebelum penetapan APBD, yang paling lambat 31 Desember, berarti haruslah pada akhir Juli. Pada waktu tersebut, DPRD juga sedang melaksanakan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh kepala daerah dan KUA/PPAS perubahan APBD tahun berjalan.
  • Ketika substansi “pokok-pokok pikiran DPRD” berbeda dengan isi KUA dan PPAS, yang nota bene bersumber dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD, maka ada peluang bagi anggota dewan untuk memasukkan usulan program/kegiatan yang tidak bersumber dari Musrenbang. Musrenbang pada prinsipnya merupakan mekanisme untuk “mengkonfirmasi” rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD (sesuai dengan Tupoksinya) dengan yang diusulkan masyarakat (konstituen). Hasil dari Musrenbang yang menurut Bappeda “layak” (sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintahan) akan dicantumkan dalam RKPD dalam bentuk nama program dan kegiatan serta SKPD yang akan melaksanakan, dilengkapi dengan target kinerja yang ingin dicapai, jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, dan sumber pendanaannya (kabupaten/kota, provinsi, atau pusat). Dengan demikian, “persyaratan” bahwa nama program/kegiatan yang terscantum dalam PPAS harus berasal dari RKPD “dilanggar” karena ternyata DPRD bisa mengusulkan di luar RKPD untuk masuk ke PPAS tersebut.
  • Konsultasi antara Banggar dan komisi-komisi, khususnya Komisi A (yang membawahi keuangan/anggaran daerah), kemungkinan tidak efektif ketika Komisi A terlalu mendominasi (lebih superior). Pada praktiknya Banggar sering ditempatkan hanya sebagai “juru bicara” DPRD dalam hal penganggaran daerah (pembahasan rancangan APBD, APBD-P, dan pertanggungjawaban APBD) karena secara substantif sudah ada kesepakatan pada setiap fraksi ketika membicarakan politik anggarannya DPRD.
  • Banggar tidak bekerja sendiri dalam membahas KUA, PPAS, dan RAPBD, tetapi juga dibantu oleh semua anggota dewan yang lain, yang tergabung dalam komisi di dewan. Pembahasan isu sektoral oleh DPRD dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada di DPRD, sehingga kelengkapan data/informasi sektoral mutlak diperlukan oleh setiap komisi. Statistik daerah, regional, dan nasional selayaknya terarsipkan dengan baik, begitu pula isu-itu terkini hendaknya dapat teramati dan dianalisis dengan baik pula. Faktanya, hampir seluruh komisi DPRD di Indonesia tidak memiliki data atau statistik yang memadai. Itulah sebabnya mengapa DPRD selalu “kalah” dalam pembahasan isu dan kebijakan, termasuk kebijakan anggaran, dengan kepala daerah dan jajarannya. Selain itu, meski pun sudah diamanatkan dalam UU No.27/2009 dan PP No.16/2010, keberadaan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli belum dianggap penting oleh DPRD dan pemerintah daerah.
  • Banggar bukanlah tim penyusun anggaran DPRD. Banggar hanya memberikan saran belaka kepada pimpinan DPRD, yang mendiskusikan anggaran untuk anggota DPRD dengan Sekretaris DPRD. Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh semua alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan difasilitasi oleh Sekretaris DPRD.