KASUS JAMBRET DISOROT DEWAN

Kasus jambret yang marak terjadi belakangan ini di Rejang Lebong  menjadi perhatian Pihak DPRD Rejang Lebong  dan kalangan mahasiswa. Wakil Ketua I DPRD Rejang Lebong, Yurizal, M.Be, S.Sos mengatakan bahwa selain pelaku sudah mengintai pergerakan korban, tentunya kelengahan dan kelalaian korban juga menjadikan jalan mulus penjambretan terjadi. Seharusnya untuk mencegah hal tersebut sendiri masyarakat harus pandai pandai untuk mengantisipasi atau mencegah dengan tidak meletakan barang berharga yang mudah ditarik atau digapai seseorang, serta jika memang membawa uang yang banyak masyarakat sendiri bisa dengan temanya.” Jika ini diterapkan saya ras jambret yang jelas tidak memiliki peluang, contoh dompet jangan ditenteng saja, masuk kedalam jok atau tas yang di letakan pada tempat aman  “ katanya.

Serta masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan, karena bukan banyak penjambretan saja yang mungkin bisa terjadi, namun kejahatan lainnya  seperti begal dan pencurian juga dapat terjadi. “ ya bukan hanya bagian jambret saja, kejahatan lain juga harus diwaspadai, karena semakin banyak cara pelaku untuk melancarkan aksinya,” ujarnya.

Selanjutnya untuk pihak berwajib juga disampaikan Yurizal mengharapkan bisa secepatnya membekuk pelaku dan juga bisa menstabilkan kembali keamanan di Rejang Lebong.” Jika belajar dari kasus sebelumnya biasanya pelaku adalah orang yang sama, dan besar harapan masyarakat pelaku bisa tertangkap dan Rejang Lebong aman, “ sampainya.

Sumber : Curup Ekspress, Jum’at 16 Desember 2016.

Renstra

Renstra Adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

  • Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
  • Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun
  • Renstra SKPD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD
  • Renstra SKPD adalah acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal
  • Renstra SKPD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang ditetapkan Kementrian/Lembaga

PROSES PENYUSUNAN

  • Setiap SKPD wajib melakukan penyusunan Renstra dengan mengacu pada RPJM Daerah
  • Penyusunan Renstra SKPD harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berkoordinasi dengan Bapeda atau  Bapekab
  • Renstra SKPD ditetapkan melalui peraturan kepala SKPD
  • Dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke Bapeda

TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD:

Substansi utama memuat visi dan misi SKPD , Tujuan , Strategi , Kebijakan , Program , dilengkapi dengan Kegiatan yang bersifat indikatif

Sistematika Renstra SKPD

  1. Pendahuluan
  2. Gambaran Pelayanan SKPD
  3. Isu-isu Strategi berdasarkan Tupoksi
  4. Visi,Misi tujuan dan sasaran,strategi dan kebijakan
  5. Rencana Program kegiatan Indikator kinerja kelompok dan sasaran pendanaan indikatif
  6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan sasaean RPJMD
    (Pasal 93 Permendagri 54/2010 )

Penyempurnaan Renstra SKPD :

  • Rancangan Renstra disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD (visi, misi dan program Gubernur terpilih)
    • Dalam melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bapeda.
    • Penyempurnaan penyesuaian Renstra SKPD meliputi: visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Sumber : http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-penyusunan-renstra.html