RAPAT ARISAN DAN PENGURUS DHARMA WANITA SEKRETARIAT DPRD KAB. REJANG LEBONG SERTA PISAH SAMBUT MASING – MASING KETUA BIDANG PENGURUS DHARMA WANITA

Hari sabtu, Tanggal 17 September 2016, Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kab. RL mengadaan Rapat Konsultasi Arisan Bulanan dan mengadakan Kembali Perubahan Rapat Struktur Susunan Kepengurusan Dharma Wanita yang Baru. Dalam Rapat ini Ibu Zatma Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kab. Rejang Lebong mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Ibu – Ibu yang telah hadir  pada Rapat Konsultasi Arisan hari ini dan Ibu Ketua juga mengharapkan kehadiran Ibu – ibu setiap bulannya terus aktif hadir.

Pada Arisan ini juga ibu Ketua Dharma Wanita mengadakan pisah sambut antara Pengurus yang lama dengan Pengurus yang baru, Ibu Ketua Dharma Wanita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Wakil Ketua, Bendahara, serta ibu – Ibu masing – masing Ketua Bidang Pengurus Dharma Wanita atas, bantuan partisipasinya selama bergabung di Dharma Wanita Sekretariat DPRD Kab. Rl.

Dalam Rapat Konsultasi Arisan ini yang hadir sekitar 14 Orang dari 26 Anggota Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD pada Rapat Konsultasi Arisan pada hari ini.

Tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD

Menurut pasal 55 PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas Badan Anggaran (Banggar) DPRD adalah:

  1. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
  2. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS;
  3. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
  5. melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA serta  rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
  6. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

 

Dari keenam tugas tersebut, dapat diambil beberapa pemahaman, yakni:

  • Muncul lagi istilah “pokok-pokok pikiran DPRD”. Dalam Permendagri No.13/2006 tidak dikenal istilah ini dalam pembahasan KUA, PPAS, dan RAPBD. Penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD 5 bulan sebelum penetapan APBD, yang paling lambat 31 Desember, berarti haruslah pada akhir Juli. Pada waktu tersebut, DPRD juga sedang melaksanakan pembahasan atas laporan pertanggungjawaban APBD yang disampaikan oleh kepala daerah dan KUA/PPAS perubahan APBD tahun berjalan.
  • Ketika substansi “pokok-pokok pikiran DPRD” berbeda dengan isi KUA dan PPAS, yang nota bene bersumber dari Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang RKPD, maka ada peluang bagi anggota dewan untuk memasukkan usulan program/kegiatan yang tidak bersumber dari Musrenbang. Musrenbang pada prinsipnya merupakan mekanisme untuk “mengkonfirmasi” rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD (sesuai dengan Tupoksinya) dengan yang diusulkan masyarakat (konstituen). Hasil dari Musrenbang yang menurut Bappeda “layak” (sesuai dengan kewenangan dan fungsi pemerintahan) akan dicantumkan dalam RKPD dalam bentuk nama program dan kegiatan serta SKPD yang akan melaksanakan, dilengkapi dengan target kinerja yang ingin dicapai, jumlah dana yang dibutuhkan untuk melaksanakannya, dan sumber pendanaannya (kabupaten/kota, provinsi, atau pusat). Dengan demikian, “persyaratan” bahwa nama program/kegiatan yang terscantum dalam PPAS harus berasal dari RKPD “dilanggar” karena ternyata DPRD bisa mengusulkan di luar RKPD untuk masuk ke PPAS tersebut.
  • Konsultasi antara Banggar dan komisi-komisi, khususnya Komisi A (yang membawahi keuangan/anggaran daerah), kemungkinan tidak efektif ketika Komisi A terlalu mendominasi (lebih superior). Pada praktiknya Banggar sering ditempatkan hanya sebagai “juru bicara” DPRD dalam hal penganggaran daerah (pembahasan rancangan APBD, APBD-P, dan pertanggungjawaban APBD) karena secara substantif sudah ada kesepakatan pada setiap fraksi ketika membicarakan politik anggarannya DPRD.
  • Banggar tidak bekerja sendiri dalam membahas KUA, PPAS, dan RAPBD, tetapi juga dibantu oleh semua anggota dewan yang lain, yang tergabung dalam komisi di dewan. Pembahasan isu sektoral oleh DPRD dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada di DPRD, sehingga kelengkapan data/informasi sektoral mutlak diperlukan oleh setiap komisi. Statistik daerah, regional, dan nasional selayaknya terarsipkan dengan baik, begitu pula isu-itu terkini hendaknya dapat teramati dan dianalisis dengan baik pula. Faktanya, hampir seluruh komisi DPRD di Indonesia tidak memiliki data atau statistik yang memadai. Itulah sebabnya mengapa DPRD selalu “kalah” dalam pembahasan isu dan kebijakan, termasuk kebijakan anggaran, dengan kepala daerah dan jajarannya. Selain itu, meski pun sudah diamanatkan dalam UU No.27/2009 dan PP No.16/2010, keberadaan tenaga ahli dan kelompok pakar/tim ahli belum dianggap penting oleh DPRD dan pemerintah daerah.
  • Banggar bukanlah tim penyusun anggaran DPRD. Banggar hanya memberikan saran belaka kepada pimpinan DPRD, yang mendiskusikan anggaran untuk anggota DPRD dengan Sekretaris DPRD. Penyusunan rencana kerja dilakukan oleh semua alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan mereka, dengan difasilitasi oleh Sekretaris DPRD.

 

BANGGAR SIAP DUKUNG ANGGARAN MINIATUR TMII

Rencana Pemda Rejang Lebong Membangun Miniatur Taman Mini Indonesa Inda (TMII) di Kawasan Danau Mas Harun Bastari (DMHB) Tahun 2017 mendatang mendapat dukungan dari Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD RL. Dikatakan Wakil Ketua II Banggar DPRD RL Zulkarnain Taib, SH. Selain Program tersebut positif untuk Pembangunan mereka siap mendukung.

Peningkatan Penambahan sarana dan Prasarana Pariwisata tersebut juga, diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitarnya. Tentu kita berharap nantinya bukan hanya DHMB saja yang dilakukan revitalisasi. Karena wisata merupakan salah satu potensi PAD yang bias kita andalkan.

Manfaat SOP Administrasi Pemerintah

SOP merupakan salah satu bagian penting dalam mencapai tujuan organisasi, baik organisasi swasta, militer, bahkan pemerintahan. Dengan disusunnya SOP yang berkualitas maka dipastikan seluruh kegiatan kecil kemungkinan terjadi kesalahan ataupun kekeliruan dalam menjalankan prosesnya.

Sama halnya dengan pemerintahan, dengan disusunnya Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (SOP AP) maka proses penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien serta mengurangi terjadinya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi aparaturnya.

Berikut beberapa manfaat SOP Administrasi Pemerintah.

  1. Sebagai standarisasi langkah-langkah kerja bagi aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
  2. Meminimalisir terjadinya kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas;
  3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual aparatur dan organisasi secara keseluruhan;
  4. Mengurangi adanya intervensi manajemen/atau melawati kewenangannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
  5. Meningkatkan akuntabilitaspelaksanaan tugas;
  6. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan;
  7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung dalam berbagai situasi;
  8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur;
  9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai oleh aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
  10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi aparatur;
  11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang aparatur dalam melaksanakan tugasnya;
  12. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan;
  13. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas;
  14. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan;
  15. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyusunan standar pelayanan, sehingga sekaligus dapat memberikan informasi bagi kinerja pelayanan.

Itulah beberapa manfaat disusun dan diimplementasikannya SOP-AP dalam penyelenggaraan pemerintah baik dalam rangka manajemen kerja dan administrasi pelayanan publik. Namun dalam penyusunannya perlu memperhatikan banyak hal sehingga menghasilkan SOP-AP yang berkualitas. Seperti langkah-langkah penyusunan SOPimplementasi SOP  hingga evaluasi secara berkala.