KUNJUNGAN KERJA KOMISI II DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG AGUSTUS TAHUN 2016

Berdasarkan RKA Tahun Anggaran 2016 Komisi II DPRD kabupaten Rejang Lebong mengadakan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Cianjur PropinsiJawa Barat pada tanggal 22 Agustus Sampai Dengan 25 Agustus 2016 pada pukul 09.00 WIB yang bertempat di Ruang Aula Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat.Pertemuan Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong ke Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat di Pimpin oleh Asisten Keuangan dan pendayagunaan Aparatur Kabupaten Cianjur Propinsi  Jawa Barat Drs. H.M. Tedy Artiawan,M.Si yang mewakili Bupati Cianjur .Adapun Anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Komisi II yang melakukan Kunjungan Kerja  Adalah :

  1. SURYA, ST                          : WAKIL KETUA II
  2. WAHONO, SP                     : KETUA KOMISI II
  3. ERLIANA, S.PDi                 : WAKIL KETUA KOMISI II
  4. ZULKARNAIN THAIB, SH : SEKRETARIS KOMISI II
  5. SYARKAWI, A. Md             : ANGGOTA KOMISI II
  6. SAPTA FIRDAUS, SE          : ANGGOTA KOMISI II
  7. FENY THERESIA, S.Pd       : ANGGOTA KOMISI II
  8. YAZID, S.Sos                      : ANGGOTA KOMISI II
  9. UNTUNG BASUKI, SE        : ANGGOTA KOMISI II
  10. ZANE ARI BAKTI, SH        : ANGGOTA KOMISI II

Dalam Kunjungan ini, kami mengikuti sertakan unsur pendamping dari secretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong yaitu :

  1. SONKARNAIN, S. Sos : KABAG HUMAS SEKRT. DPRD KAB. RL
  2. MARDANI, SP, MM : KASUBAG MEDIA&INFORMASI SEKRT. DPRD
  3. NINA SUSANTI, ST : STAF BAGIAN HUMAS SEKRT. DPRD KAB. RL
  4. YESI YULIANTI, S.IP : STAF BAGIAN HUMAS SEKRT. DPRD KAB. RL
  5. EDI SANDRA, S.Sos : STAF KOMISI II
  6. HENDRA : STAF KOMISI II

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong ke Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat didampingi oleh Dinas Terkait/ Mitra Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari :

  1. Dinas Pertambangan
  2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  3. Dinas Peranian
  4. Dinas Perikanan

Adapun beberapa hasil Kunjungan Keja Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong adalah : adapun program yang diterapkan oleh Bupati Cianjur salah satu diantaranya adalah Sholat Subuh dan Sholat Dhuha bersama para Ibu-Ibu yang di pimpin langsung oleh Ibu Bupati, membuat absensi untuk Sholat jum’at dan Sholat Subuh bagi para pegawai, Pemangkasan Kegiatan Makan dan Minum dengan cara Puasa Sunah Senin dan Kamis, setiap Orang minimal mempunyai anak asuh yatim piatu sebanyak dua orang, tidak ada perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sampai habis masa jabatan, pemberantasan tempat-tempat maksiat.

Demikianlah hasil kunjungan kerja Komisi II DPRD Kabupaten Rejang Lebong ke Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat ini diharapkan dapat memberikan informasi yang maksimal.

RAPAT PENGURUS DHARMA WANITA SEKRETARIAT DPRD KAB. REJANG LEBONG

Hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2016, Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kab. Rejang Lebong mengadaan Rapat Konsultasi Arisan Bulanan dan mengadakan Rapat Struktur Susunan Kepengurusan Dharma Wanita. Dalam Rapat ini Ibu Zatma Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kab. Rejang Lebong membahas masalah kehadiran Ibu – Ibu yang jarang hadir setiap diadakan Rapat Konsultasi Arisan setiap bulannya. Ibu Zatma mengharapkan kehadiran ibu – ibu. Karena  Rapat Arisan ini merupakan wadah pertemuan ibu – ibu Dharma Wanita, saling mengenal antar ibu – ibu.

Dalam Rapat ini juga membahas :

  1. Setiap Ibu – ibu yang tidak hadir setiap Arisan akan dikenakan denda biaya Rp. 20.000,-.
  2. Jika tidak hadir diharapkan melampirkan Surat Izin/atau memberitahukan alasan ketidakhadiran
  3. Penentuan Arisan dilaksanakan setiap tanggal 15 setiap bulannya
  4. Dalam pelaksanaan Arisan diadakan Door Prize
  5. Membentuk Kepengurusan Baru dengan Pergantian masing – masing Ketua Bidang dan Anggota

Pemkab Rejang Lebong Usulkan Tunjangan Perangkat Desa

Pemerintah Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, saat ini menyusun usulan pemberian tunjangan kepada 1.004 perangkat desa di daerah itu.

Menurut keterangan Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Rejanglebong, Edy Prawisnu di Rejanglebong, Jumat, usulan pemberian tunjangan untuk kepala desa dan perangkat desa lainnya seperti sekretaris desa, kaur dan kepala dusun.

“Usulan pemberian tunjangan untuk kepala desa dan perangkatnya itu diajukan oleh BPMPD Rejanglebong dalam penyusunan R-APBD 2017 dengan jumlah keseluruhan penerimanya sebanyak 1.004 orang dengan nilai mencapai Rp7,168 miliar,” katanya.

Pengajuan anggaran untuk pemberian tunjangan kepala desa dan perangkatnya itu, kata dia, telah diajukan BPMPD Rejanglebong. Berkasnya sudah diterima oleh bupati setempat guna dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

Usulan pemberian tunjangan untuk 122 kepala desa beserta perangkatnya itu tersebar dalam 15 kecamatan di daerah itu dengan besaran untuk tunjangan kades sebesar Rp1 juta per bulan, kemudian sekretaris kepala desa Rp700 ribu per bulan serta untuk kepala urusan (Kaur) dan kepala dusun dengan besaran Rp500 ribu per bulan.

“Usulan pemberian tunjangan kepada 1.004 orang perangkat desa ini saya kira hal yang wajar, karena selama ini kepala desa dan perangkatnya hanya mendapatkan gaji saja tanpa tunjangan kerja, namun kesemua usulan ini bergantung dengan kemampuan daerah dan harus dikaji ulang dahulu,” ujarnya.

Selama ini perangkat desa di Rejanglebong hanya mendapatkan gaji pokok antara lain untuk kepala desa Rp2 juta per bulan, sekretaris desa Rp1,4 juta sedangkan untuk Kaur dan kepala dusun Rp1 juta per bulan.

Selain itu usulan pemberian tunjangan kepada kepala desa dan perangkatnya, juga diusulkan pemberian tunjangan kepada pejabat sementara (pjs) kades, namun hanya diberikan untuk Pjs Kades bukan berstatus PNS saja.

Sumber : http://bengkulu.antaranews.com/berita/39214/pemkab-rejanglebong-usulkan-tunjangan-perangkat-desa

KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG KE KOTA BANDUNG

Senin. 22 Agustus s/d 25 Agustus 2016,  Anggota Komisi III DPRD Kab. Rejang Lebong beserta Staf Pendamping  Melakukan Kunjungan Kerja ke Kota Bandung. Mereka disambut oleh Wakil Ketua  DPRD Kota Bandung. Dalam Kunjungan tersebut membahas beberapa persoalan yang dibahas dengan Pemkot Bandung, salah satunya adalah mengenai Pengelolaan sampah dan tata kota.

Kota Bandung sangat menginspirasi dalam hal pengelolaan kota. Setelah 17 Tahun tidak memperoleh Adipura namun dengan komitmen bersama untuk mewujudkan kota yang hijau dan indah. Kota Bandung sekarang menjadi langganan Adipura sebagai Kota Metropolitan. Ini sangat luar biasa dan saya kira sebagai kota kecil kita bias mengikuti jejaknya. Pada Tahun 2005 Kota Bandung menjadi Lautan sampah. Karena sempat ada longsor ditempat Pembuangan Akhir (TPA) Leuwigajah.  Tapi sekarang karena sampah dikelola dengan baik sebagiannya bias dijadikan uang oleh masyarakat.

Bandung memiliki alun – alun dan Taman Kota yang benar – benar indah, selain bersih di Kota Bandung juga sangat hijau. Sehingga Predikat Kota Dingin itu masih benar – benar terjaga dengan baik. Tentunya membutuhkan peran serta dari semua pihak, mulai dari masyarakat, aparatur Pemerintahan.

MENGENAL LEMA, MAKANAN KHAS REJANG LEBONG

Sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu menjadikan Rejang Lebong identik dengan daerah yang memiliki topografi lereng dan pegunungan. Selain terkenal dengan Bunga Raflesia Arnoldi, Rejang Lebong juga memiliki sebuah makanan khas sangat unik dan menantang untuk di santap yang bernama Lema. Memang tidak sepopuler kuliner lainnya yang menjadi khas daerah-daerah di Indonesia, tapi lema menjadi sebuah bukti bahwa ternyata Rejang Lebong memiliki sebuah santapan yang sudah ada sejak jaman dahulu.

Dengan aroma yang khas, lema terbuat dari bambu muda (rebung) yang potong halus kemudian di fermentasi bersamaan dengan ikan air tawar. Ikan sepat, mujair dan ikan mas adalah komposisi yang paling dominan untuk di olah menjadi lema. Selain itu biasanya masyarakat setempat menggunakan daun talas muda sebagai sayurannya.

Karakter rasa makanan khas Rejang Lebong

Dengan menggunakan bahan rebung dan ikan yang kemudian di fermentasi menggunakan wadah baskom yang di alas dengan daun pisang dan di tutup rapat minimal selama tiga sampai dengan enam hari. Lema akan memiliki aroma yang cukup menyengat, itu dikarenakan hasil dari pengolahan yang dilakukan secara fermentasi serta campuran antara rebung dan ikan. Lema biasanya akan diolah kembali menjadi sebuah masakan kembali, seperti sambal lema atau ke dalam bentuk lumpia. Tapi juga dapat di konsumsi secara langsung.

Mengenal_Lema_makanan_khas_Rejang_Lebong_3

Karakter rasa dari lema adalah rasa asam yang cukup dominan. Sedangkan rasa pedas akan bersifat relatif, karena hal tersebut akan bergantung dari pembuat lema sendiri. Namun, masyarakat Rejang cenderung lebih menyukai rasa yang pedas. Anda yang ingin mencoba lema, tidak sedikit yang harus berjuang melawan rasa jijik karena aroma fermentasi antara rebung dan ikan yang sangat menyengat. Namun setelah di olah kembali, dipastikan anda akan ketagihan untuk menyantapnya lebih banyak.

Walaupun belum banyak restoran lokal di Rejang yang menyediakan masakan ini, tapi lema telah di eskpor ke Jepang dengan kemasan yang telah dikalengkan untuk di olah kembali menjadi makanan pengganti untuk di konsumsi. Jadi, jangan berfikir untuk mengkonsumsinya secara langsung ya. Karena harus di olah kembali menjadi masakan yang benar-benar siap untuk di santap.

 

Rejang Lebong Segera Berlakukan Perda Narkoba

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu segera memberlakukan peraturan daerah (perda) narkotika dan obat berbahaya (narkoba) karena telah disahkan DPRD.

“Kita siap memerangi narkoba karena payung hukumnya sudah ada. Perda segera kita terapkan di masyarakat,” kata Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi, di Bengkulu, Jumat (19/8).

Ia mengatakan, dengan disahkanya perda soal narkoba, maka tidak ada alasan lagi bagi pihak terkait untuk tidak memerangi peredaran barang haram tersebut. Selain itu, perda tersebut berlaku universal, tidak ada yang diistimewakan. Seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong, termasuk pejabat, legislatif dan aparat penegak hukum, tidak kebal hukum.

“Siapa pun orangnya jika terbukti mengonsumsi, mengedarkan dan menjadi bandar narkoba akan diproses sesuai perda. Bahkan, diusut melalui hukum yang berlaku, kita mulai sekarang menyatakan perang terjadap narkoba,” ujarnya.

Hijazi menambahkan, dengan disahkanya perda ini, maka tidak ada toleransi bagi pengguna narkoba baik, pegawai negeri sipil (PNS), anggota DPRD maupun masyarakat Rejang Lebong. “Jika terbukti mengonsumsi narkoba, harus diproses secara hukum,” kata dia.

Meski demikian, untuk melaksanakan perda harus ada komitmen dari berbagai pihak serta dukungan anggaran. Untuk menerapkan perda harus lebih dahulu disosialisasikan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi mengonsumsi narkoba karena sanksi hukum yang akan diterima berat. “Dengan penerapan perda ini, diharapkan peredaran narkoba di wilayah Rejang Lebong dapat diberantas,” katanya.

Untuk menyukseskan perda tersebut, Bupati Hijazi berjanji akan mengalokasikan dana pemberantasan narkoba di APBD sesuai kebutuhan. “Dana ini akan digunakan untuk pemberantasan narkoba dan biaya tes urine untuk memastikan mereka bebas narkoba,” ujarnya.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/380527-rejang-lebong-segera-berlakukan-perda-narkoba.html

STUDI BANDING ANGGOTA KOMISI III DPRD KABUPATEN MUKO – MUKO DAN ANGGOTA KOMISI II DPRD KOTA PRABUMULIH

Jum’at 19 Agustus 2016, Sejumlah Anggota Komisi III DPRD Kab. Muko-Muko dan Kota Prabumulih Secara bersamaan Melakukan Kunjungan Kerja. Mereka disambut oleh Wakil Ketua II DPRD Kab. Rejang Lebong Sury, ST. Meski berkunjung dalam waktu bersamaan, namun keduanya memiliki misi yang berbeda. Anggota DPRD Kab. Muko – Muko berkunjung untuk melakukan studi banding perihal Pengelolaan Potensi Pariwisata, DPRD Kota Prabumulih belajar tentang Penyusunan KUA-PPAS APBDP Tahun 2016. Mengingat Rejang Lebong telah mengesahkan APBDP 2016 beberapa waktu lalu.

Drs. Tergun, MM Ketua Komisi II Kota Prabumulih bertanya tentang Penyusunan KUA-PPAS APBDP Tahun 2016, karena Kab. Rejang Lebong telah mengesahkan APBDP Tahun 2016. Menurut Wakil Ketua II DPRD Kab. Rejang Lebong. Dalam Penyusunan dan Pembahasan KUA-PPAS Tahun 2016, tergantung dengan Komisi dan SKPD saling membantu dan mengkoreksi dalam setiap pembahasan per SKPD dan sesuai tupoksi.

Ketua Komisi III Kab. Muko – Muko bertanya tentang masalah PAD Pariwisata, Pendapat, teknik – teknik cara Manajemen dan Pengelolaan yang baik dalam Pengembangan Pariwisata Kab. Rejang Lebong. Menurut Wakil Ketua II DPRD Kab. Rejang Lebong. Dalam Pengeolaan dan Pengembangan Potensi Pariwisata kita berangakat dari PERDA dan HUKUM, Kemudian teknis Pengelolanya siapa dan disusun berapa PAD yang harus diterima Daerah. Dari sisi lokasi dan dampak lingkungan yang ditimbulkan juga serta saling membantu dengan masyarakat melestarikan Kebudayaan yang dikelola bersama – sama untuk membuat suatu kawasan wisata kita melihat lokasinya. Dukungan keamanan dan kenyamanan di sekitar lokasi.

APBDP DIGUNAKAN AWAL SEPTEMBER 2016

Meskipun sudah disahkan menjadi PERDA Anggaran Pendapatan Daerah Perubahan (APBDP). Menurut Kepala Dinas Kepengelolaan keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kab. Rejang Lebong, Safuan, S.Sos diperkirakan Dana APBDP bias digunakan Awal September.

Sekarang APBDP masih dalam proses verifikasi Gubernur diperkirakan seminggu lagibaru selesai dan bias digunakawal September, karena disana masih akan melalui beberapa tahap evaluasi dari beberapa biro. Seperti Biro Hukum, Pembangunan dan Keuangan. Dengan demikian kini Anggaran tersebut belum bias digunakan, Namun ia berharap ketika sudah bias digunakan diseluruh SKPD harus melakukan serapan Anggaran secara maksimal. Karena memiliki waktu yang tidak lama lagi setelah verifikasi hingga akhir tahun atau sekitar 4 bulan.

Pada APBDP ada beberapa paket proyek fisik. Oleh karena itu kami harap SKPD melakukan serapan anggaran dengan cepat dan maksimal.  Karena kita inginm melakukan pembangunan secara maksimal dan tetap mengacu pada kualitas bangunan yang baik.

Fungsi, Tugas, Wewenang dan Hak DPRD

FUNGSI DPRD
DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu :

  1. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah
  2. Anggaran, Kewenangan dalam hal anggaran daerah(APBD)
  3. Pengawasan, Kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah.

TUGAS, WEWENANG, dan HAK
Tugas dan wewenang DPRD adalah:

  1. Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.
  2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah.
  3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.
  4. Mengusulkan:
    • Untuk DPRD provinsi, pengangkatan/pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian.
    • Untuk DPRD kabupaten, pengangkatan/pemberhentian bupati/wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
    • Untuk DPRD kota, pengangkatan/pemberhentian wali kota/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
    • Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil wali kota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
  5. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
  6. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
  7. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
  8. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
  9. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

DPRD memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Anggota DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, protokoler, serta keuangan dan administratif.

DPRD berhak meminta pejabat negara tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan peraturan perundang-undangan). Jika panggilan paksa ini tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 hari (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

DPRD RL SAHKAN 5 RAPERDA MENJADI PERDA

Selasa 16 Agustus 2016 DPRD Rejang lebong menggelar 2 Agenda, yakni Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Presiden RI Joko Widodo, emudian dilanjutkan Paripurna Kedua Pengesahan 5 Raperda menjadi Peraturan Daerah (PERDA) RL. Paripurna di Pimpin Waka I DPRD Kab. Rejang Lebong Yurizal, M.BE, S.Sos didampingi  WAKA II DPRD Kab. RL Surya, ST. serta dihadiri Bupati RL. Wakil Bupati RL, Unsur FKPD, Pejabat SKPD, Lurah, Tokoh Masyarakat dan Undangan lainnya. Adapun 5 Raperda yang disakan menjadi PERDA oleh DPRD RL yakni :

  1. Perda RPJMD Rejang Lebong Periode 2016 – 2021
  2. Perda penyertaan Modal Pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong pada BUMD & Pihak ketiga lainnya
  3. Perda Pencegahan dan Pemberantasan Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Aktif lainnya
  4. Perda Perubahan atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi
  5. Perda Perubahan Atas Perda Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.