PEMBAHASAN RAMPUNG, APBDP SEGERA KETOK PALU

Rancangan Anggaran Pendapat an dan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan Tahun 2016, rampung dibahas. Menurut Ketua DPRD Kab. RL sejumlah Program Pemerintah bakal diakomodir, termasuk program – program dalam visi misi Bupati RL. Diantaranya Program Berobat Gratis, Sekolah Gratis, dan Koperasi tanpa bunga. Termasuk Renovasi dan Pembangunan RSUD Curup di Jalur Dua Kecamatan Merigi Kab. Kepahiang.

Para SKPD juga dihimbau tidak segan – segan berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait dalam menjalankan program pembangunan. Sedangkan pihak Legislatif, Ketua DPRD Kab. RL berharap agar seluruh Anggota DPRD menjalankan fungsi pengawasannya terhadap seluruh Anggaran yang ada dalam APBDP 2016.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua II DPRD RL. Surya, ST, menurutnya paripurna Pengesahan APBDP tinggal menunggu Penggandaan (Foto Copy) buku APBDP.

SERAH TERIMA KETUA DHARMA WANITA SEKRETARIAT DPRD KAB. REJANG LEBONG

Pada Hari Selasa Tanggal 27 Juli 2016, Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Melaksanakan Rapat Konsultasi Arisan Bulanan serta Serah Terima Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Dari Ibu Ketua Yang lama Ibu, Nuryani Abi Sofian Kepada Ibu Zatma Heriyadi.

Dalam Serah terima jabatan Ketua  Dharma Wanita Yang Baru. Ketua Dharma Wanita yang Lama Ibu Nuryani Abi Sofian, Mengucapkan Banyak terima kasih atas kepercayaan serta bantuan semua ibu-ibu Dharma Wanita Sekretariat DPRD yang telah banyak membantu Selama Ibu Nuryani menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Selama Hampir 1 Tahun 4 bulan, dalam berbagai bantuan dan dukungan.

Ibu Ketua Dharma Wanita yang baru Ibu Zatma Heriyadi, juga mengucapkan banyak terima kasih telah diberikan kepercayaan untuk mejadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD, Ibu Zatma Juga mengharapkan dukungan dan bantuan kepada ibu – ibu Dharma Wanita dalam menjalankan Tugas Baru menjadi Ketua Dharma Wanita Persatuan Sekretariat DPRD Kab. Rejang Lebong.

BANGGAR BAHAS ULANG USULAN LIMA SKPD

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Kab. Rejang Lebong Tahun 2016. Pembahasan yang dilaksanakan ditingkat Badan Anggaran (Banggar) tersebut molor dari jadwal yang disepakati sebelumnya.

Lambannya Pembahasan Raperda RAPBD-P diakui Ketua Banggar DPRD RL Zulkarnain Thaib, SH dikarenakan masih ada beberapa permasalahan dalam usulan SKPD. Kondisi ini mengharuskan Banggar TAPD menuntaskan masalah tersebut terlebih dahulu.

Ada 5 SKPD yang mengalami permasalahan usulan sehingga masih perlu dirampungkan oleh Banggar dan TAPD. Yakni DInas Pariwisata, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Selain itu Bagian Umum Setdakab Rejang Lebong juga, masih mengalami permasalahan dalam usulan yang disampaikan ke Dewan.

Permasalahan yang ada dari beberapa SKPD tersebut mewajibkan kita melakukan beberapa perombakan usulan agar tidak terjadi permasalahan. Dicontohkan Zlkarnain, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) adanya Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 10 %. Sebelumnya dalam usulannya DAK tersebut dibagi 45 proyek, namun seiring Perjalanannya menjadi 43 Proyek, dengan 2 Proyek dihilangkan.

PILKADES REJANG LEBONG DILIRIK KABUPATEN BATANG HARI

Pada Hari Kamis Tanggal 14 Juli 2016, Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi mengadakan Kunjungan Kerja (KUNKER) ke Kabupaten Rejang lebong, Anggota DPRD Kab. Batang Hari melirik Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Rejang Lebong.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Batang Hari A A Butsiyanto S.Ag DPRD Batang Hari Seluruhnya berjumlah 35 Orang. Kd]edatangan mereka ke Kab. Rejang Lebong untuk melihat permasalahan Pilkades  dan bagaimana penyelesaiannya. Kab. Batang Hari memiliki 120 Desa, yang akan melaksanakan Pilkades serentak 33 Desa dan sisanya akan dilaksanakan mendekati Pileg 2019.

Anggota DPRD Batang Hari juga menanyakan tentang bagaimana kalau calonnya tidak puas dengan perhitungan suara dan apabila ada calon kades yang melebihi lima orang, sebagai batasan maksimal calon. Kabid Pemerintahan Desa BPMPD RL Eddy Sujono, SE yang hadir mewakili Kepala BPMPD RL Drs. Muhammad Rizal, menjelaskan Pelaksanaan Pilkades di Rejang lebong berpedoman pada beberapa aturan. Diantaranya Perbup no. 10 Tahun 2016 dan Perda No. 8 Tahun 2015. Pada saat Penyusunann Perbup Juga Melibatkan muatan local dari kepolisian sehingga ada syarat khusus bahwa bacakades harus bebas narkoba.

 

Reses Legislator dan Manfaatnya

Reses diadopsi dari kata recess (bahasa Belanda) yang berarti berlibur, istirahat atau turun main. Konon, reses bermula dari kebiasaan orang-orang Belanda yang duduk sebagai anggota volksraad (DPR) dan regentschapsraad (DPRD setingkat kabupaten/kota) pada masa Hindia Belanda yang mengadaptasi liburan musim panas di negara asal yang beriklim sub-tropis.

Saat itu reses dilakukan sekali untuk waktu sekitar tiga bulan dalam setahun. Kalau kita melihat ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, dalam UU Nomor 17 Tahun 2014  tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD  pada pasal 324, disebutkan  bahwa kewajiban anggota DPRD provinsi antara lain, pertama, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.

Kedua, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketiga, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Dalam penjelasan pasal 324 huruf (i) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘kunjungan kerja secara berkala’ adalah kewajiban anggota DPRD provinsi untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses. Hasil pertemuannya dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksinya di DPRD provinsi.

Penjelasan pasal 324 huruf (k) : Pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya. Sedangkan dari Tata Tertib DPRD disebutkan dalam Bab Ketentuan Umum, reses adalah masa DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang yang dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi rakyat.

Agenda reses ini dilaksanakan tiga kali dalam setahun dengan siklus 4 bulanan. Jadwal reses diatur oleh Badan Musyawarah dan ditetapkan oleh pimpinan DPRD. Bagi anggota DPRD, reses adalah momen yang berharga untuk bertemu konstituen, sebuah waktu khusus untuk memberikan perhatian dan kepedulian secara langsung kepada konstituen. Jika di hari- hari biasa, anggota dewan sulit ditemui karena padatnya jadwal rapat dalam kantor, maka selama masa reses, alasan itu tak bisa lagi diterima karena masa itu adalah hak konstituen.

Komunikasi Politik

Melalui reses, para wakil rakyat yang bersidang di gedung milik rakyat dapat mengetahui secara lebih detail kondisi masyarakat di daerahnya. Ini aga pelaksanaan program serta evaluasi pembangunan dapat dioptimalkan dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Reses adalah sebuah fasilitas resmi dari DPRD, moment penting dan strategis  bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan solusi perbaikan hak hidup masyarakat. Dalam tinjauan komunikasi, reses adalah salah satu bentuk dari komunikasi politik antara anggota DPRD dengan masyarakat yang diwakilinya, karena lembaga legislatif atau parlemen sebagai lembaga politik formal dalam supra struktur politik memiliki fungsi komunikasi politik. Seperti yang dinyatakan oleh Bambang Cipto bahwa parlemen tidak harus diartikan sebagai badan pembuat undang-undang (law – making body) semata-mata tetapi juga sebagai media komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Sudijono Sastroadmodjo dalam buku Perilaku Politik menyatakan bahwa “fungsi komunikasi politik itu adalah fungsi struktur politik menyerap berbagai aspirasi, pandangan-pandangan dan gagasan-gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkan sebagai bahan dalam penentuan kebijaksanaan. Selain itu, fungsi komunikasi politik juga merupakan fungsi penyebarluasan rencana-rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah kepada rakyat. Dengan demikian fungsi ini membawakan arus informasi timbal balik dari rakyat kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada rakyat”.

Laporan Tertulis

Masyarakat harus faham betapa kuat legitimasi hasil reses. Dalam tata tertib DPRD dijelaskan bahwa setiap pelaksanaan reses anggora DPRD wajib membuat laporan tertulis.
Laporan tersebut, harus disampaikan pada pimpinan paling lambat 14 hari kerja setelah reses. Laporan tersebut dikoordinasikan dengan fraksi masing-masing, dan hasil dari koordinasi dengan fraksi-fraksi disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Hasil rapat paripurna tersebut dituangkan dalam bentuk keputusan DPRD.

Sumber : http://makassar.tribunnews.com/ oleh Sri Rahmi SAP MAdm KP.

Apa itu RPJMD?

RPJMD ( Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)  merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk  jangka periode selama 5 ( lima ) tahunan  yang berisi  penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional . ( Pasal 1 Angka 4 UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang ” Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 ” ).

RPJMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi , misi , dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan , sasaran , strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.

Mengacu pada UU 25/2004, penyusunan RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1.Strategis
RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan kearah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang , bagaimana mencapainya , dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan.

2.Demokratis dan Partisipatif
Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan , akuntabel , dan melibatkan masyarakat ( dan seluruh stakeholder ) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

3.Politis
Bahwa penyusunan RPJMD  perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik , terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.

4.Perencanaan Bottom-up
Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

5.Perencanaan Top Down
Bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya  sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD dan RPJM Nasional.

Kerangka Analisis RPJMD
Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah , perencanaan dan penganggaran tahunan , RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD , Renja SKPD , Kebijakan Umum Anggaran ,dan APBD.Kerangka analisis yang diusulkan untuk RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi , urusan wajib , dan urusan pilihan pemerintah daerah. Adapun fungsi Pemda meliputi: pelayanan umum , ketertiban dan keamanan , ekonomi , lingkungan hidup , perumahan dan fasilitas umum , kesehatan , pariwisata dan budaya , pendidikan , dan perlindungan sosial.

Proses Penyusunan RPJMD
Terdapat 3 alur spesifik dalam penyusunan RPJMD , yaitu alur proses teknokratis strategis , alur partisipatif , dan alur proses legislasi dan politik. Ke 3 alur proses tersebut menghendaki pendekatan yang berbeda , namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu.

Alur Proses Strategis
merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan untuk menghasilkan informasi ,analisis , proyeksi , alternatif-alternatif tujuan , strategi, kebijakan , dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif.

Alur proses partisipatif
merupakan alur bagi keterlibatan masyarakatdalam proses perencanaan daerah . Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning event untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakholder LSM , CSO , atau CBO untuk memberikan kontribusi yang afektif pada setiap kesempatan  even perencanaan partisipatif , kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis.

Alur Legislasi dan Politis
merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Perda RPJMD. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi poemikirannya , review dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.

sumber: http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-penyusunan-rpjmd.html

Pengesahan APBDP Rejang Lebong, Sejumlah Fraksi Persoalkan Status Rumah Sakit Jalur Dua

Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Rejang Lebong mempertanyakan soal status kepemilikan Rumah Sakit Jalur Dua yang berada di perbatasan Kabupaten Kepahiang dan Rejang Lebong. Hal ini disampaikan pada rapat paripurna dengan  pengesahan APBD Perubahan Kabupaten Rejang Lebong, Selasa (02/07/2016) pukul 14.30 WIB di aula DPRD Rejang Lebong.

Seperti disampaikan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan juru bicaranya Zani Ari Bakti SH. Meskipun, mereka menerima pengesahan APBD Perubahan, namun ada beberapa catatan atau masukan untuk Kepala Daerah Rejang Lebong.

“Salah satu yang masih kami persoalkan adalah terkait status kepemilikan rumah sakit jalur dua yang berada di Kabupaten Kepahiang. Kami khawatir kedepannya akan menimbulkan masalah hukum. Serta diharapkan melakukan study kelayakan terhadap segi manfaat, ekonomi dan lainnya, terkait pemindahan Rumah Sakit ini,” tegasnya.

Tidak hanya Fraksi PDIP, fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga angkat bicara terkait Rumah Sakit jalur Dua tersebut. Mereka menilai belum adanya kesepakatan antara dua kepala daerah bersangkutan.

“Khawatirnya menimbulkan masalah di kemudian hari. Apalagi untuk perehaban Rumah Sakit jalur dua tersebut sudah dianggarkan sebesar Rp 5 miliar,” pungkas juru bicara Fraksi PPP, Erliana S.Pd.I.

Selanjutnya, beberapa fraksi lain masih menerima untuk pengesahan APBD P tersebut. Meskipun setiap fraksi menyampaikan beberapa masukan ataupun rekomendasi lainnya terhadap pihak-pihak terkait terutama Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Sumber : BengkuluEkspress.com Tanggal  02 Agustus 2016