Hijazi: RPJMD Harus Selaras dengan Visi Misi Rejang Lebong

Bupati Rejang Lebong H Ahmad Hijazi mengatakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 harus selaras dengan visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini disampaikannya dihadapan para peserta Konsultasi Publik Rancangan Awal, Kamis (26/05/2016).

Ia meminta kepada pejabat SKPD dan Camat dapat memberikan solusi rancangan pembangunan Rejang Lebong.

“Seluruh SKPD, pihak kecamatan maupun stake holder lainnya, dapat memberikan sumbangsih perencanaan pembangunan kabupaten ini, yang mesti bersinergi dengan visi misi kita, yaitu Rejang Lebong Kota Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan dan Kerohanian,” tega Hijazi.

Diharapkannya penyusunan rancangan pembangunan ini dapat selesai secepatnya, dengan rentan waktu maksimal selama 6 bulan.

“Target awal kita adalah di bidang infrastruktur, baik bidang pendidikan, kesehatan maupun keagamaan,” pungkas Hijazi.

sumber : http://bengkuluekspress.com/hijazi-rpjmd-harus-selaras-dengan-visi-misi-rejang-lebong/

Rejang Lebong Usulkan Penghapusan 20 Peraturan Daerah

Pemerintah Kabupaten Rejanglebong, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah mengusulkan penghapusan 20 peraturan daerah yang sudah tidak relevan lagi di daerah itu.
 
 Menurut keterangan Asisten Tata Pemerintahan Pemkab Rejanglebong, Eddy Prawisnu, di Rejanglebong, Jumat, perda yang diusulkan dihapus tersebut setelah dilakukan evaluasi mengalami pertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang lebih tinggi.
 
 "Dari 20 perda yang diusulkan untuk dihapus, diubah atau pergantian yang sudah disetujui DPRD Rejanglebong yang sudah diusulkan sampai ke Pemprov Bengkulu ada empat perda, sedangkan 16 perda lainnya akan diajukan tahun selanjutnya," kata Eddy Prawisnu 
 
 Adapun empat perda yang disetujui akan dihapus tahun depan, yakni Perda No. 7/2013 tentang Pertambangan Rakyat, Perda No. 12/2011, tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. 
 
 Selanjutnya Perda No.2/2008 tentang Penetapan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemkab Rejanglebong, serta Perda No.11/2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 
 Berdasarkan data yang mereka miliki dari 20 Perda ini terdapat sembilan Perda yang diusulkan untuk dicabut atau hapuskan diantaranya Perda No. 27/2002 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Perda No. 38/2002 tentang Peraturan Desa, dan Perda No. 23/2006 tentang Kerja Sama Desa.
 
 Kemudian Perda No. 27/2006 tentang Keuangan Desa, Perda No. 5/2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda No. 4/2009 tentang Perubahan Pertama Perda No. 27/2006 tentang Keuangan Desa, Perda No. 5/2010 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol, Perda No. 12/2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan sipil, dan Perda No. 7/2013 tentang Pertambangan Rakyat.
 
 Usulan penghapusan Perda yang dianggap sudah tidak relevan dan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi itu, tambah dia, untuk Perda di Rejanglebong tidak ada satu pun yang termasuk dalam rencana penghapusan 3.143 Perda oleh Presiden Joko Widodo yang dianggap menghambat proses investasi di Tanah Air

sumber : http://bengkulu.antaranews.com/berita/38099/rejanglebong-usulkan-penghapusan-20-peraturan-daerah