Memahami SAKIP dan LAKIP sebagai Tolak Ukur Kinerja PNS

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dengan adanya sistem SAKIP dan LAKIP bergeser dari pemahaman “Berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan” menjadi “Berapa besar kinerja yang dihasiulkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalah akhir periode bisa tercapai”.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan daerah.

Sampai dengan saat ini (31/3/2015) penilaian SAKIP untuk kabupaten/kota di Indonesia tidak ada satupun yang nilainya dapat A. Dari 500 kabupaten/kota, hanya ada 11 kabupaten/kota yang nilainya B.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Dalam penilaian LAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen. Komponen pertama adalah perencanaan kinerja, terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja dengan bobot 35. Komponen kedua, yakni pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran dengan bobot 20.

Pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, diberi bobot 15. Sedangkan evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, diberi bobot 10. Untuk pencapaian kinerja, bobotnya 20, terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja lainnya.

Nilai tertinggi dari evaluasi LAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

Hubungan LAKIP dengan Laporan Keuangan
Bagan Hubungan LAKIP dengan Laporan Keuangan

Kewajiban penyusunan LAKIP dibebankan kepada setiap instansi pemerintahan, yaitu:

  1. Kementerian / Lembaga Negara
  2. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota
  3. Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian / Lembaga Negara
  4. SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

LAKIP selambat lambatnya disampaikan tanggal 15 Maret tahun anggaran berikutnya.

KASUS JAMBRET DISOROT DEWAN

Kasus jambret yang marak terjadi belakangan ini di Rejang Lebong  menjadi perhatian Pihak DPRD Rejang Lebong  dan kalangan mahasiswa. Wakil Ketua I DPRD Rejang Lebong, Yurizal, M.Be, S.Sos mengatakan bahwa selain pelaku sudah mengintai pergerakan korban, tentunya kelengahan dan kelalaian korban juga menjadikan jalan mulus penjambretan terjadi. Seharusnya untuk mencegah hal tersebut sendiri masyarakat harus pandai pandai untuk mengantisipasi atau mencegah dengan tidak meletakan barang berharga yang mudah ditarik atau digapai seseorang, serta jika memang membawa uang yang banyak masyarakat sendiri bisa dengan temanya.” Jika ini diterapkan saya ras jambret yang jelas tidak memiliki peluang, contoh dompet jangan ditenteng saja, masuk kedalam jok atau tas yang di letakan pada tempat aman  “ katanya.

Serta masyarakat juga harus meningkatkan kewaspadaan, karena bukan banyak penjambretan saja yang mungkin bisa terjadi, namun kejahatan lainnya  seperti begal dan pencurian juga dapat terjadi. “ ya bukan hanya bagian jambret saja, kejahatan lain juga harus diwaspadai, karena semakin banyak cara pelaku untuk melancarkan aksinya,” ujarnya.

Selanjutnya untuk pihak berwajib juga disampaikan Yurizal mengharapkan bisa secepatnya membekuk pelaku dan juga bisa menstabilkan kembali keamanan di Rejang Lebong.” Jika belajar dari kasus sebelumnya biasanya pelaku adalah orang yang sama, dan besar harapan masyarakat pelaku bisa tertangkap dan Rejang Lebong aman, “ sampainya.

Sumber : Curup Ekspress, Jum’at 16 Desember 2016.

Renstra

Renstra Adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

  • Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJM Daerah sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
  • Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan daerah berwawasan waktu 5 (lima) tahun
  • Renstra SKPD adalah acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan SKPD
  • Renstra SKPD adalah acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal ataupun eksternal
  • Renstra SKPD diwajibkan menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal ( SPM ) yang ditetapkan Kementrian/Lembaga

PROSES PENYUSUNAN

  • Setiap SKPD wajib melakukan penyusunan Renstra dengan mengacu pada RPJM Daerah
  • Penyusunan Renstra SKPD harus melibatkan stakeholder sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berkoordinasi dengan Bapeda atau  Bapekab
  • Renstra SKPD ditetapkan melalui peraturan kepala SKPD
  • Dokumen Renstra SKPD yang telah ditetapkan Kepala SKPD agar disampaikan ke Bapeda

TAHAPAN PENYUSUNAN

Penyusunan Rancangan Renstra SKPD:

Substansi utama memuat visi dan misi SKPD , Tujuan , Strategi , Kebijakan , Program , dilengkapi dengan Kegiatan yang bersifat indikatif

Sistematika Renstra SKPD

  1. Pendahuluan
  2. Gambaran Pelayanan SKPD
  3. Isu-isu Strategi berdasarkan Tupoksi
  4. Visi,Misi tujuan dan sasaran,strategi dan kebijakan
  5. Rencana Program kegiatan Indikator kinerja kelompok dan sasaran pendanaan indikatif
  6. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan sasaean RPJMD
    (Pasal 93 Permendagri 54/2010 )

Penyempurnaan Renstra SKPD :

  • Rancangan Renstra disinkronkan dengan Perda tentang RPJMD (visi, misi dan program Gubernur terpilih)
    • Dalam melaksanakan sinkronisasi agar berkoordinasi dengan Bapeda.
    • Penyempurnaan penyesuaian Renstra SKPD meliputi: visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Sumber : http://fia.ub.ac.id/lkp3/berita/diklat-penyusunan-renstra.html

 

SOSIALISASI PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Indonesia gencar turun ke daerah, kali ini yang di sambangi adalah Kabupaten Rejang Lebong. Kedatangan pihak KPK ini dalam rangka untuk memberikan Sosialisasi Rencana Aksi ( Renaksi ) untuk pencegahan korupsi di kabupaten ini.

Sosialisasi ini digelar pada hari Kamis 15 Desember 2016 di aula Pemkab Rejang Lebong. Kegiatan yang dilakukan oleh pihak konsultan KPK ini di buka secara resmi oleh Bupati Rejang Lebong DR. (HC) H. Ahmad Hijazi, SH, MSi. Yang dihadiri oleh pejabat tinggi di Rejang Lebong. Menindak lanjuti Berdasarkan surat Undangan dari Bupati Rejang Lebong Nomor : 005/1342/Bag.4 hal : Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan pengendalian Gratifikasi, untuk Sekretariat DPRD Rejang Lebong yang menghadiri acara sosialisasi tersebut adalah Sekretaris DPRD Rejang Lebong Heriyadi, SH, MM.,Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Rejang Lebong Ir. Abdul Fuadel h, M.Si, Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Rejang Lebong Matsri, SH dan beberapa Anggota DPRD Rejang Lebong seperti Untung Basuki, SE, Misriyati, Rudi Irianto.

Sosialisasi ini sendiri merupakan program dari KPK untuk memberikan edukasi kepada para pejabat dan penyelenggara Negara dalam menjalankan amanah UU. Dalam sosialisasi ini ada beberapa Renaksi atau Program yang akan dijalankan untuk upaya pencegahan. Sehingga pada akhirnya akan tercipta tata laksana pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.

MAULID NABI MUHAMMAD SAW

Menindaklanjuti Surat Bupati Rejang Lebong tanggal 8 Desember 2016 Nomor : 400/1329/bag.2/2016 Tentang Undangan  Dalam Rangka Pelaksanaan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 diharapkan kepada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong salah satunya dari Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong dan Kepala Desa beserta Perangkat perangkat Desa serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat hadir pada Hari Rabu Tanggal 14 Desember 2016 bertempat di Lapangan Setia Negara Curup Dimana pada acara tersebut diisi oleh penceramah Drs. H. Amir Hamzah, SH.

Dalam sambutanya Bupati Kabupaten Rejang Lebong mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW untuk dapat meningkatkan kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian dan kegiatan lainnya, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini juga harus dijadikan momentum untuk intropeksi diri.

(Suasana Maulid Nabi Muhammad SAW di Lapangan Setia Negara Curup)

LARANGAN MEROKOK

Bagian Administrasi Hukum  Setdakab RL telah menyiapkan Draf Raperda Tentang Larangan Merokok. Dimana Draf itu sudah akan masuk di akhir Desember  dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda )dan akan dibahas oleh DPRD RL pada tahun 2017 mendatang.

Menurut Kepala Bagian Administrasi Hukum Setda Kabupaten Rejang Lebong Pranoto Majid, SH, MM. Perbup tidak akan bisa memberikan sanksi kepada pelanggarnya. Perbup hanya sebatas melarang merokok di tempat-tempat perkantoran tanpa ada sanksi.  Akan tetapi dalam Perda mereka bisa memasukan pasal  sanksi kepada para pelanggarnya .

Karena Perbup tidak bisa mengatur sanksi, makanya kita naikan menjadi Perda. Jadi nanti kalo sudah ada Perda bisa mengatur sanksi di dalamnya. Pembahasannya nanti di 2017 oleh DPRD RL mudah mudahan bisa disetujui untuk kemudian di sahkan menjadi Perda.

Jika sudah ada perda tentang larangan merokok maka diharapkan bagi perokok –  perokok aktif utuk dapat merokok ditempat yang telah disediakan.

KUNJUNGAN BELANDA KE REJANG LEBONG

Pada hari Selasa ( 13/12 ) Delegasi kedutaan dan investor Belanda akan datang ke Kabupaten Rejang Lebong yaitu Mr. Siebe Schuur dan Mr. Willem Dedden, adapun salah satu tujuan kunjungan dari investor Belanda datang ke Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk melihat dan meninjau Bidang Pertanian khususnya hortikultura dan buah – buahan yang ada di Kabupaten Rejang Lebong. Dalam kunjungan delegasi kedutaan dari Negara Belanda disambut di kediaman rumah dinas Bupati Kabupaten Rejang Lebong dalam kunjungan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Rejang Lebong Surya, ST dan Juga Kepala Bagian Humas Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong Ir. Abdul Fuadel H, M.Si.

Dimana dalam kunjungan tersebut pihak terkait seperti Dinas Pertanian telah mempersiapkan segala sesuatu dengan baik dan maksimal, salah satunya telah mempersiapkan berbagai lahan pertanian seperti lahan Cabai, lahan Kentang,lahan –lahan Sayur Mayur dan lahan lahan lainya supaya investor dari Negara Belanda tertarik untuk bekerja sama dengan kabupaten Rejang Lebong , selain sayur mayur dan buah – buahan investor Belanda juga akan diarahkan untuk melihat secara langsung proses pembuatan  gula semut aren, sehingga dengan tinjauan tersebut Diharapkan semoga kemungkinan besar pihak investor dari Belanda dapat bekerja sama dengan kabupaten Rejang Lebong.

BIMBINGAN TEKNIS ASN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG

Sebagai mana kita ketahui dengan Berlakunya UU ASN yang menggantikan UU Nomor 8 tahun 1974 jo. UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ini telah menjadi babak baru bagi manajemen SDM aparatur. Seorang ASN dituntut untuk bekerja dengan profesinal dan berkopetensi, sehingga peningkatan kapasitas dan pengetahuan ASN menjadi sesuatu yang harus terus dilakukan. Para ASN Sekretariat DPRD kabupaten Rejang Lebong juga dituntut untuk meningkatkan kapasitas SDM guna untuk memberikan pelayanan serta memfasilitasi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan professional dan berkualitas. Bimtek merupakan salah satu cara untuk melakukan peningkatan kapasitas SDM di Sekretariat DPRD Kabupaten Rejang Lebong.

Pada hari Jum’at sampai dengan hari minggu tanggal 2 sampai dengan 5 Desember 2016 para ASN melaksanakan Bimbingan teknis di Jakarta dengan Jumlah Peserta 9 orang yang terdiri dari :

  1. Heriyadi,S.H., M.H. (Kabag Persidangan)
  2. Helvin Elkarido, S.E (Kabag Adm. Keuangan)
  3. Matsri, S.H. (Kabag Adm. Kesekretariatan)
  4. Sukandar, S.H., M.Si. (Kasubbag Perudang-undagan)
  5. Yunus, S.H. (Kasubbag Risalah)
  6. Markos Pahlevi, S.T (Kasubbag Perlengkapan)
  7. Romi Andreyas, S.E (Kasubbag Perbendaharan)
  8. Agustianto, S.Sos (Staf Keuangan)
  9. Afung Maldi Saputra (Staf TU dan Kepegawaian)

Adapun Materi yang dipelajari adalah “Peran dan Fungsi Staf Sekretariat DPRD Dalam Mendukung Tri Fungsi DPRD”. Dengan Bimtek ini dapat meningkatkan kinerja dan kemampuan ASN Sekretariat DPRD karna sudah mengetahui tupoksi dan dasar hukum dalam bekerja.

APBD Rejang Lebong 2017 capai Rp1,068 triliun

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengesahkan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) setempat dengan besaran mencapai Rp1,069 triliun.

Besaran APBD Rejang Lebong 2017 ini diketahui setelah DPRD Rejang Lebong mengesahkan R-APBD menjadi APBD yang dilaksanakan dalam rapat paripurna dewan yang digelar Selasa sore, dimana dari total anggaran ini mengalami kenaikan dari tahun sebesar Rp60 miliar.

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Rejang Lebong, Zulkarnain Thaib, saat memaparkan hasil pembahasan anggaran daerah itu dalam rapat paripurna dewan jika dari total besaran anggaran tersebut diketahui berupa belanja tidak langsung Rp581.4 miliar, kemudian belanja langsung sebesar Rp487,9 miliar.

Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp87 miliar, seterusnya bidang pembiayaan sendiri yakni penerimaan pembiayaan sebesar Rp60,7 miliar, kemudian pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6,7 miliar dan pembiayaan netto Rp54,9 miliar.

“Untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan dari tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp75 miliar menjadi Rp87 miliar,” katanya.

Seterusnya pendapatan daerah Rejang Lebong kata dia, sebesar Rp1.014 triliun, belanja daerah Rp1.068 triliun, defisit anggaran Rp54,9 miliar, pendapatan netto Rp54,9 miliar dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun anggaran berjalan Rp0.

Sementara itu juru bicara Fraksi Gerindra M Ali mengatakan, pihaknya sangat prihatin dengan minimnya alokasi DAK di Dinas Pertanian dan Perikanan yang hanya berjumlah Rp172 juta sehingga saat pembahasan oleh Banggar disepakati untuk ditambah dengan menggunakan dana DAU dengan besaran mencapai Rp3 miliar.
Selain itu dia juga menyarankan pihak ekskutif untuk membentuk tim khusus lintas sektoral guna memaksimalkan pemungutan PAD berbagai sektor. Kemudian terminal agropolitan di kawasan Simpang Nangka, Kecamatan Selupu Rejang mulai tahun depar agar segera difungsikan kembali sehingga bisa menampung hasil pertanian rakyat.

Sedangkan Bupati Rejang Lebong Ahmad Hijazi usai melakukan penandatangan pengesahan APBD 2017 dengan unsur pimpinan dewan daerah itu yakni Wakil Ketua I Yurizal dan Wakil Ketua II Surya,mengatakan setelah disahkan APBD itu selanjutnya akan diajukan ke Gubernur Bengkulu untuk di verifikasi sebelum diberlakukan.

Sumber : http://www.antarabengkulu.com/berita/40604/apbd-rejang-lebong-2017-capai-rp1068-triliun

Perda APBD 2017 Rejang Lebong Disahkan

Raperda APBD 2017 Kabupaten Rejang Lebong telah disetujui menjadi Peraturan Daerah. APBD Rejang Lebong untuk tahun 2017 disahkan dalam rapat paripurna tahap 4 masa sidang 3 , Selasa (29/11/2016). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan akhir dan menyetujuinya.

Rapat tersebut dipimpin wakil ketua I DPRD RL, Yurizal Mahyudin. Hanya 6 anggota dewan yang tidak menghadiri paripurna tersebut, antaranya Ketua DPRD RL, Abu Bakar, anggota DPRD RL, Zane Ari Bakti, Edi Iskandar, Syarkawi, Dedi Irawan dan Suhardin.

Juru bicara Banggar Zulkarnain Thaib, menyampaikan untuk jumlah belanja tidak langsung senilai Rp 581.4 Miliar, belanja langsung senilai Rp 487,9 Miliar dan PAD Rp 87 miliar.

Sementara untuk pembiayaan adalah Penerimaan Pembiayaan Rp 60.7 Miliar, Pengeluaran Pembiayaan Rp 6.7 Miliar dan Pembiayaan Netto Rp 54.9 miliar.

“Untuk target PAD mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni senilai Rp 87 Milyar, sementara tahun sebelumnya senilai Rp 75 Milyar,” jelasnya

Kemudian, untuk Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.014 Triliun, Belanja Daerah Rp 1.068 Triliun, Defisit Anggaran Rp 54.9 Miliar, Pendapatan Netto Rp 54.9 Miliar, dan SiLPA tahun anggaran berkenaan Rp 0.

Sementara itu, Bupati Rejang Lebong, Ahmad Hijazi dalam sambutannya menyampaikan, defisit anggaran pada pengesahan APBD merupakan hal yang wajar, selama masih bisa ditanggulangi. Mudah-mudahan dapat tertampung dan terakomodir dengan baik.

“Untuk beberapa kegiatan dari SKPD yang tidak disetujui jangan sampai mengurangi semangat kerja, tidak setujui karena kita melihat kondisi keuangan daerah yang masih belum memungkinkan. Mudah – mudahan kedepannya dapat dianggarkan lagi,” pungkas Bupati.

Sumber : http://bengkuluekspress.com/perda-apbd-2017-rejang-lebong-disahkan/